Wajib Baca: Pemulihan Pasca-bencana dan Survei Perkantoran di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Informasi mengenai tindak lanjut perbaikan kerusakan bangunan dan penanganan korban akibat gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, masih terus mewarnai pemberitaan di kanal Properti Kompas.com pada Rabu (3/10/2018).

Selain itu, kabar tentang laporan Colliers International Indonesia menyangkut perkantoran di Jakarta dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi juga menjadi berita yang wajib dibaca.

Berikut ini daftar selengkapnya mengenai artikel yang wajib diketahui:

1. Tata ruang Kota Palu akan diubah pasca-bencana

Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Abdul Kamarzuki mengatakan, wilayah Kota Palu, Sulawesi Tengah, masuk zona merah bencana. Untuk itu, perlu penataan ulang di sana.

Terkait dengan rencana tata ruang setelah bencana, Abdul mengakui, pihaknya diberi waktu selama dua hingga tiga bulan untuk menyelesaikan rencana tata ruang wilayah ( RTRW) di Palu dan sekitarnya.

"Sementara kami sudah mengeluarkan rekomendasi, tetapi harus ditetapkan dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu. Mungkin perda ini akan diikuti rencana detailnya," ucap Abdul kepada Kompas.com, Rabu (3/10/2018).

Berita selengkapnya: Setelah Bencana, Tata Ruang Kota Palu Akan Diubah

2. Akibat gempa di Donggala, 800 rumah hancur di Kecamatan Banawa 

Gempa bermagnitudo 7,4 yang diikuti gelombang tsunami pada Jumat (28/9/2018) meluluhlantakkan Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.

Ribuan rumah hancur berat, bangunan komersial runtuh, serta kios-kios dan masjid-masjid rusak parah. Kecamatan Banawa di Kabupaten Donggala termasuk yang terdampak gempa dan tsunami terparah.

Hingga hari kelima pasca-bencana atau Rabu (3/10/2018), sejumlah 800 rumah hancur dan rusak berat. Bahkan sebagian lagi hilang tersapu gelombang tsunami.

"Semua habis, Desa Loli Pesua, Loli Saluran, dan Tasiburi paling parah. Rusak berat, hancur, dan sebagian hilang," ujar Camat Banawa Tasmin kepada Kompas.com seusai acara kunjungan Presiden Joko Widodo di Posko Loli Saluran, Rabu (3/8/2018).

Berita selengkapnya: 800 Rumah Hancur Berat di Kecamatan Banawa Donggala

3. Kisah Menteri Basuki beri bantuan bagi korban gempa Balaroa 

Basuki Hadimuljono tak bisa menyembunyikan raut wajah kesedihannya ketika bertemu dengan warga di sekitar Perumnas Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin (1/10/2018).

Wilayah ini menjadi salah satu wilayah yang terdampak paling parah saat gempa bumi dan tsunami mengguncang kawasan Palu dan Kabupaten Donggala pada Jumat (28/9/2018).

Salah seorang warga, Hisyamuddin, mengeluh bahwa hingga saat itu belum ada bantuan berupa air minum dan makanan serta air bersih yang diterima warga Balaroa dari Pemerintah Kota Palu.

Warga pun mengaku kelaparan dan kehausan. Mendengar keluhan tersebut, Basuki kemudian meminta warga mengambil minuman di salah satu warung kelontong yang ada di sekitar lokasi, yang kebetulan dijaga aparat kepolisian dan TNI.

Ia pun memerintahkan kepada aparat yang berjaga untuk membukanya.

Berita selengkapnya: Kisah Menteri Basuki Minta Warung Kelontong Dibuka bagi Korban Gempa Balaroa

4. Dari 66 persen perkantoran di Jakarta, tidak semuanya ditempati 

Pemilik gedung perkantoran baru di Jakarta perlu mendapatkan komitmen awal dari penyewa untuk menempati kantor yang telah mereka sewa.

Saat ini, tingkat okupansi perkantoran terus menurun. Laporan Colliers International Indonesia menunjukkan, dari sekitar 960.000 meter persegi pasokan perkantoran baru di kawasan pusat bisnis (central business district/CBD) Jakarta secara akumulasi pada 2017-2018, yang telah terserap baru sekitar 66 persen atau 630.000 meter persegi.

Namun, dari total ruang perkantoran yang telah terserap, baik disewa maupun dijual, hanya 52 persen di antaranya yang benar-benar telah ditempati hingga kuartal III-2018.

Berita selengkapnya: Dari 66 Persen Perkantoran di Jakarta, Hanya Sebagian yang Ditempati

5. Sertifikasi dari Kementerian PUPR untuk peningkatan kualitas pekerja konstruksi

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan kegiatan Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi dan Bimbingan Teknis Keahlian Konstruksi Tahap II Tahun 2018.

Aktivitas ini digelar untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam mengerjakan proyek infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah dalam pembangunan.

Selain itu, seperti tercantum dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 70, disebutkan bahwa setiap pekerja konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.

“Pembangunan infrastruktur menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapainya, harus didukung SDM konstruksi yang berkualitas,” ucap Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti saat memberikan sambutan di Kantor Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta, Rabu (3/10/2018).

Berita selengkapnya: Tingkatkan Kualitas Pekerja Konstruksi, Kementerian PUPR Gelar Sertifikasi