Izin Reklamasi Dicabut, Ini Kata Pengembang

Proyek tersebut dihentikan setelah Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta melakukan verifikasi kegiatan pembangunan tersebut.

Dari 17 pulau yang ada dalam perencanaan, sebanyak 13 pulau dicabut izinnya. Sementara izin empat pulau lainnya tidak dicabut. Keempat pulau tersebut adalah Pulau C, D, G, dan Pulau N.

Kebijakan ini tentunya menimbulkan berbagai reaksi dari pihak pengembang. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk salah satunya, belum memutuskan langkah apa yang akan diambil terkait kebijakan ini.

"Belum bisa berkomentar banyak karena masih kami pelajari dan kaji," ujar Corporate Secretary PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Agung Praptomo kepada Kompas.com, Kamis (27/9/2018).

Tak hanya PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Intiland Development Tbk, juga mengungkapkan hal serupa.

Corporate Secretary PT Intiland Development Tbk Theresia Rustandi mengatakan masih menunggu pemberitahuan resmi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Kasih kami waktu untuk koordinasi dan konfirmasi dulu dengan Pemprov ya," ucap Theresia.

PT Intiland Development Tbk merupakan salah satu pengembang yang sebelumnya mendapatkan izin mengembangkan pulau H.

Sementara PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk sebelumnya mendapatkan izin membangun pulau I, J K, dan L.

Namun berdasarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk hanya mengembangkan tiga buah pulau, yakni pulau I, J, dan K.

"Saat ini kami belum menerima pemberitahuan resmi dari Gubernur DKI Jakarta sehubungan keputusan beliau tersebut," ujar F. Justini Omas selaku Sekretaris Perusahaan dalam surat tertanggal 27 September 2018, kepada Bursa Efek Indonesia.

Sementara untuk pengembangan Pulau G yang izinnya tidak dicabut akan terus dilanjutkan. Pengembangan pulau ini akan diatur kembali tata ruang serta peruntukannya.

Namun hingga saat ini status pengembangan Pulau G masih berhenti dan menunggu arahan dari pemerintah.

Dengan adanya kebijakan ini, Direktur Pengembangan Bisnis PT Jakarta Propertindo Hanief Arief, menegaskan akan mematuhi apa yang menjadi kebijakan gubernur.

"Kami tidak memikirkan langkah hukum. Pemberian (dan pencabutan) izin sepenuhnya menjadi kewenangan Pemprov," tutur Hanief.

Selain itu, Hanief mengatakan pihak Jakpro sendiri tidak terganggu dengan adanya kebijakan pencabutan izin.

Hal ini karena Jakpro sendiri masih memiliki sejumlah investasi atau proyek lainnya. Lebih lanjut, Hanief menuturkan perkembangan Pulau O dan F masih dalam tahap studi.