IAI Perkuat Kerja Sama dengan Pemerintah

Hal itu terlihat dari kurang dilibatkannya arsitek dalam desain konstruksi berbagai proyek infrastruktur kota.

Menurut Djuhara, pemerintah justru lebih banyak melibatkan perusahaan kontraktor dalam merancang, dan membangun infrastruktur dan fasilitas publik.

Padahal, ada peran dan tanggung jawab arsitek yang lebih luas untuk kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, harus lebih digiatkan lagi.

“Praktik-praktik yang selama ini lazim perlu ditinjau lagi. Pembangunan kota itu otoritas dan tanggung jawab arsitek juga. Kota-kota kita kebanyakan yang mengerjakan desainnya itu kontraktor, bukan arsitek,” ujar Djuhara saat berbincang dengan Kompas.com melalui sambungan telepon, Minggu (23/9/2018).

Jika dibandingkan dengan kota lain di negara maju, area publik seharusnya dirancang oleh arsitek.

Menurut Djuhara, pembangunan suatu kota harus melibatkan arsitek karena memiliki kemampuan profesional yang bisa memberikan masukan dan pandangan terhadap infrastruktur dan fasilitas publik.

Dengan demikian, kota akan terlihat lebih terencana, teratur, dan terjaga karena sejak awal pembangunannya sudah dipikirkan bersama mengenai berbagai hal.

“Proyek pembangunan kota harus pakai arsitek yang benar. Kota bisa benar kalau didesain dengan benar juga. Pemerintah harus paham, harus dibantu arsitek. Ruang publik harus didesain dengan benar sehingga kota jadi lebih beradab,” jelasnya.

Dia menambahkan, penggunaan jasa arsitek untuk mendesain suatu proyek bisa dilakukan melalui sayembara terbuka.

Sayembara terbuka merupakan cara yang adil dan transparan untuk mendapatkan desain terbaik.

Djuhara berharap pemerintah pusat juga paham dan memperhatikan pentingnya desain fasilitas publik dan tata ruang di setiap kota.

Perhatian itu juga menyangkut prosedur pembangunan sejak awal sampai akhir, kualitas desain dan material proyek, serta pembiayaan yang transparan.

Sebab, menghadirkan kota dengan desain yang bagus merupakan salah satu pelayanan kepada masyarakat.