Angkasa Pura Tegaskan Proyek Bandara Jenderal Soedirman Tidak Mandek

Pembangunan fisik terkesan berjalan lambat karena terganjal sejumlah kendala teknis.

Direktur Utama PT Angkasa Pura (AP) II Muhammad Awaluddin mengatakan hal tersebut pada Rapat di Gedung 600 Ruang Wikaya Kusuma PT Angkasa Pura II, Tangerang, Selasa (18/9/2018).

Dalam perkembangannya, AP II telah melaksanakan berbagai survei sondir tanah, topografi, termasuk bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam survei permintaan jasa angkutan udara masyarakat.

Dari hasil survei tersebut, AP II menemukan sejumlah kendala teknis yang harus disusun ulang bersama dengan pihak TNI AU.

“Kami harus ada kesepakatan dengan TNI AU terkait batas-batas Daerah Lingkungan Kerja (DLKr). Nantinya kesepakatan itu akan menjadi acuan aset yang akan di gunakan AP II untuk membangun bandara,” terang Awaluddin.

Koordinasi ini penting, mengingat Bandara JBS merupakan calon bandara berjenis civil enclave atau pangkalan udara militer (TNI AU) yang juga digunakan untuk kepentingan sipil.

Ketika DLKr sudah disepakati, Kementerian Perhubungan baru dapat melangkah untuk menyusun Rencana Induk Bandara.

Sementara itu Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan, pertemuan dengan jajaran AP II ini bertujuan untuk mematangkan konsep rencana induk.

Pasalnya, tahun ini bakal dilakuka ralisasi fisik Bandara JBS oleh AP II dengan pagu anggaran sebesar Rp 300 miliar.

“Pematangan renana induk dan masterplan untuk mengakomdir jika kedepan ada pengembangan dari runway 1.600 meter ke 2.500 meter. Jadi pembangunan fisik bandara JBS tetap tahun ini,” tutur Dyah.