Pengaspalan Jalan Perbatasan Dilakukan Bertahap

Termasuk, salah satunya pembangunan jalan di kawasan perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) dan Kalimantan Timur (Kaltim).

"Kita kalau jalan perbatasan kayak di Kalimantan, Papua, di NTT, dianggarkan sebagai prioritas," kata Basuki menjawab pertanyaan Kompas.com di Jakarta, Kamis (6/9/2018).

Hanya, ia menambahkan, penyelesaian pembangunan jalan tersebut dilakukan secara bertahap.

Basuki berharap, untuk sementara jalan di perbatasan dapat tembus terlebih dahulu, sehingga membuka akses masyarakat yang selama ini terisolasi.

"Penyelesaiannya mudah-mudahan 2019 tembus. Tapi yang aspal bertahap," kata Basuki.

Untuk diketahui, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XII Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menggenjot pembangunan akses perbatasan dan jalan paralel perbatasan di Kaltara dan Kaltim.

Kepala BPJN XII Refly Ruddy Tangkere menjelaskan, dari total 1.067 kilometer jalan perbatasan di Kaltara dan Kaltim, 184 kilometer di antaranya belum tembus.

Masing-masing 126 kilometer di Kalimantan Utara dan 58 kilometer di Kalimantan Timur.

Kebutuhan dana untuk menembuskan jalan di titik akhir area Malinau yakni Long Bawan, dan Long Midang menuju perbatasan Indonesia-Malaysia, sekitar Rp 1,1 triliun.

Total kebutuhan dana itu hingga tahapan pengaspalan. Sementara untuk kebutuhan tembus fungsional saja demi kepentingan jalur logistik sekitar Rp 400 miliar.

Ketersediaan dana ini, diakui Refly, merupakan kendala terbesar, selain faktor-faktor lainnya. Karena itu, pembangunan jalan perbatasan memperhatikan kemampuan dana pemerintah.

Konstruksi jalan perbatasan beraspal pun diprioritaskan pada ruas jalan yang melintasi pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan sosial, seperti permukiman, sekolah, pasar, dan puskesmas.