Meninjau Rencana Reaktivasi Bandara Ngloram

Pelaksanaan pemagaran oleh Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dilakukan dengan melibatkan warga lokal. Lahan yang dipagari adalah aset berupa bandara dan lahan seluas sekitar 20 hektar.

Wakil Bupati Blora Arief Rohman bersama Camat Cepu Joko Sulistiyono dan Kepala Desa Ngloram Diro Beny Susanto bahkan sudah melakukan peninjauan pemagaran Bandara Ngloram pada pekan ini.

Pemagaran sudah dilakukan di sisi timur, dan selatan di sekitar area bandara.

Dari pantauan Kompas.com, Arief mengecek pagar yang telah dibangun dan berkoordinasi dengan petugas proyek pemasangan.

Tak hanya itu, pengecekan juga dilakukan terhadap rencana pintu masuk bandara yang menghadap langsung dengan Stasiun Kapuan.

Arief mengaku sangat berterimakasih kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atas dimulainya pemagaran di sekitar bandara ini.

Langkah awal ini, kata Arief, merupakan bukti keseriusan Pemerintah dalam merealisasikan bandara di wilayah Blora.

"Dengan adanya pemagaran ini tentu disambut baik, terlebih sejak lama masyarakat Blora telah berharap Bandara Ngloram ini aktif kembali. Nanti masyarakat dipermudah dengan akses lalu-lintas yang akan  terintegrasi dengan kereta api," jelas Arief kepada Kompas.com, Kamis (6/9/2018).

Menurut Arief, dengan terwujudnya bandara ini tentunya akan membawa dampak positif bagi perekonomian wilayah Blora dan sekitarnya.

Sebelumnya, sosialisasi rencana pembangunan pagar kawat besi tersebut telah digelar di Pendapa Kecamatan Cepu oleh tim dari Kemenhub bersama sejumlah pihak terkait lainnya.

Sebagai catatan, setelah Bandara Ngloram tidak aktif sejak 1984, lahan bandara dibiarkan tanpa pagar. Selain untuk jalan pintas menuju ke sawah atau permukiman, sebagian lahan bandara dipakai untuk menjemur hasil panen.

Realisasi pembangunan bandara akan dilakukan pada pertengahan 2019 mendatang. Pembangunan bandara ini untuk mengoptimalkan akses transportasi udara bagi masyarakat menyusul meningkatnya investasi dan perekonomian di Jawa Tengah.

Sebagai bentuk dukungan terhadap proyek nasional itu, Pemkab Blora menganggarkan sekitar Rp 5 miliar untuk perencanaan, penataan kawasan bandara, pembangunan landasan, pemagaran, analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), dan lainnya.

Sementara itu, untuk pengembangan bandara akan menggunakan anggaran dari Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Selain Bandara Ngloram, Pemerintah pusat berencana membangun satu bandara lagi di Jawa Tengah, yakni Bandara Jenderal Sudirman di Wirasaba, Purbalingga.

Disiapkan Rp 80 miliar

Anggaran itu akan dikucurkan pada tahun 2019 untuk berbagai hal, terutama pengembangan fisik bandara.

Data dari Bappeda Kabupaten Blora menyebutkan, saat ini runway atau landas pacu Bandara Ngloram Blora sepanjang 900 meter dengan lebar 30 meter.

Rencananya, landas pacu akan diperpanjang hingga 1.350 meter dan lebar 40 meter. Juga disiapkan lahan seluas 1.500 meter persegi untuk turning area atau area di ujung landas pacu bandara.

Selain itu, terdapat pengadaan dan pengawasan pagar area sisi udara bandara. Demikian juga renovasi perluasan gedung terminal, pembangunan gedung, dan pembuatan akses jalan area bandara.

"Itu belum termasuk perangkat lain, seperti pengadaan kursi dan pembangunan gedung penunjang," Djati. 

Bandara Ngloram berjarak sekitar 40 kilometer arah tenggara Kota Blora berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

Awalnya, bandara ini aset milik Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (Pusdik-Migas) Cepu di bawah Kementerian ESDM. Namun, asetnya kini dikabarkan telah diserahkan ke Kemenhub.

Bandara Ngloram dibangun tahun 1980 dan beroperasi hingga 1983, tetapi kemudian terhenti hingga 2018 atau mangkrak selama 34 tahun.