Rincian Usulan Tambahan Anggaran Kementerian PUPR Rp 8,7 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajukan usulan tambahan anggaran senilai Rp 8,7 triliun dalam Nota Keuangan Tahun Anggaran 2019. Sehingga, pagu anggaran Kementerian PUPR menjadi Rp 110,731 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk dua hal, yakni prioritas lain dalam rangka pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan penguatan sumber daya manusia (SDM).

"Untuk prioritas lain dalam rangka pencapaian RPJMN sebesar Rp 2,14 triliun sementara penguatan SDM sebesar Rp 6,56 triliun," kata Basuki di Kompleks Parlemen, Kamis (6/9/2018).

Secara rinci, ia menjelaskan, tambahan anggaran untuk percepatan RPJMN dialokasikan untuk tiga direktorat jenderal yaitu Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Sumber Daya Air.

Untuk Ditjen Bina Marga sebesar Rp 1,04 triliun akan digunakan untuk kegiatan preservasi jalan sepanjang 9,2 km antara lain untuk penanganan Jalan Trans Papua dan batas Kota Serang-Kabupaten Pandeglang.

Kemudian, pembangunan jalan sepanjang 63,93 kilometer antara lain utnuk pembangunan jalan perbatasan NTT, Trans Maluku, Kawasan Wisata Likupang, Labuhan Bajo, dan Lingkar Nias.

Adapun tambahan untuk Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 272,12 miliar akan digunakan untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berkapasitas 276 meter kubik per detik.

Pembangunan tersebut diantaranya pembangunan SPAM KSPN Tanjung Lesung, SPAM KSPN Tanjung Kelayang, SPAM Regional Keburejo, SPAM Regional Petanglong, dan SPAM Desa Rawan Air (Sulawesi Tenggara dan NTT).

Sementara itu, tambahan anggaran untuk Ditjen SDA sebesar Rp 822,35 miliar akan digunakan untuk pembangunan sistem pengendalian banjir sepanjang 4,1 kilometer, dan pengemanaan abrasi pantai 0,35 kilometer.

Kemudian pembangunan bendung dan jaringan irigasi seluas 500 hektar dan pembangunan tanggul penahan lumpur Sidoarjo sepanjang 500 meter.

Penguatan SDM

Secara rinci, perbaikan prasarana pendidikan yaitu untuk rehabilitasi ruang kelas sekolah sebanyak 14.150 ruang (Rp 3,8 triliun, rehabilitasi ruang kelas madrasah dan sekolah keagamaan sebanyak 2.907 ruang (Rp 769,1 miliar).

Selanjutnya, penyelesaian konstruksi dalam pengerjaan PTKIN sebanyak sembilan lembaga (Rp 350 miliar) dan penyelesaian konstruksi dalam pengerjaan PTN sebanyak 36 lembaga (Rp 1,6 triliun).

Sementara itu, untuk pendidikan vokasi nantinya akan digunakan untuk meningkatkan kualitas vokasi tenaga konstruksi yang terdiri atas 8.000 siswa SMK, 6.000 mahasiswa politeknik, dan 2.000 mahasiswa universitas.