Rabu Ini, Ekspedisi Trans-Kalimantan Dimulai

Terutama di wilayah-wilayah pedalaman, dan perbatasan negara yang masih terisolasi serta belum tersentuh pembangunan.

Percepatan pembangunan Trans Kalimantan, termasuk perbatasan Indonesia-Malaysia menjadi salah satu prioritas agenda pembangunan dari pinggiran.

Dalam desain besar 2015-2019,  Kalimantan dijadikan paru-paru dunia, lumbung pangan, dan lumbung energi nasional dengan konsep hilirisasi komoditas.

Sejalan dengan desain besar itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun Kalimantan dengan pendekatan kewilayahan tanpa disekat oleh batasan administrasi provinsi dan kabupaten/kota. 

Guna mengetahui sejauh mana progres pembangunan fisik serta manfaat yang dirasakan masyarakat setempat, Kementerian PUPR mengadakan Ekspedisi Trans Kalimantan.

Ekspedisi dilaksanakan selama empat hari mulai Rabu ini (5/9/2019) hingga Sabtu (9/9/2018).

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Refly Ruddy Tangkere menuturkan, ada tiga infrastruktur konektivitas yang akan disusuri.

Ketiganya masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) yakni Jalan Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, Jembatan Pulau Balang, dan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda.

"Ekspedisi ini dilakukan untuk mengabarkan kepada Indonesia kondisi eksisting dan juga progres pembangunan serta harapan masyarakat setempat," tutur Refly menjawab Kompas.com, Selasa (4/9/2018) malam.

"Kami berharap seluruhnya tembus dan fungsional pada 2019. Sementara untuk bisa dibangun sesuai standar Nasional dan desain besar (grand design) hingga pengaspalan pada 2025 mendatang," ungkap Refly.

Percepatan pembangunan Trans Kalimantan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah telah menetapkan empat Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) seperti WPS Ketapang-Pontianak-Singkawang-Sambas, WPS Pertumbuhan Baru dan Perbatasan Temajuk-Sebatik, WPS Palangkaraya-Banjarmasin-Batulicin, dan WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Balikpapan-Samarinda-Maloy.

Pendekatan kewilayahan yang dikembangkan Kementerian PUPR ini, sesuai dengan amanat RPJMN 2015-2019 yang akan membangun tiga  Kawasan Ekonomi Khusus, 4 Kawasan Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan baru guna menggerakkan ekonomi daerah pinggiran di Pulau Kalimantan. 

Demikian pula pengembangan sebuah Kawasan Perkotaan Metropolitan, dan 4 kota baru publik sebagai pengendali urbanisasi di kota dan kawasan perkotaan.

"Jadi pembangunan infrastruktur ini bukan sekadar membuka isolasi, juga meningkatkan aksesibilitas hingga kemudian terbentuk jalur-jalur logistik yang mendukung pertumbuhan perekonomian. Selain itu, terutama jalan perbatasan, juga berfungsi sebagai sabuk komando strategis untuk pertahanan dan keamanan negara," kata Refly.

7.619 kilometer

Tak mengherankan, jika saat ini Kementerian PUPR fokus pada pembenahan Trans-Kalimantan, termasuk penanganan jalan sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia sejak Kalimantan Barat-Kalimantan Timur-Kalimantan Utara.

Jalan lintas paralel perbatasan Kalimantan dimulai dari Kalimantan Barat sejak ruas Temajuk-Aruk-Seluas-Balai Karangan-Sepulau-Nanga Badau-Putusibau-Batas Kalimantan Timur. Kemudian, disambungkan sejak ruas batas Kalimantan Timur-Long Pahangai-Batas Kalimantan Utara. 

Selanjutnya, ruas batas Kalimantan Utara-Long Nawang-Long Bujungan-Malinau-Simanggaris-Sei Ular yang terletak di bagian utara Kalimantan Utara.

Dalam konteks lintas paralel perbatasan ini, Kementerian PUPR telah menjalin kerjasama dengan Zeni TNI AD untuk membuka badan jalan di perbatasan.