Bahrain Berencana Kembangkan Kereta Cepat Rp 29,5 Triliun

Jalur kereta cepat itu akan terbentang sepanjang 109 kilometer dengan biaya pembangunan mencapai 2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 29,5 triliun.

Tendernya dijadwalkan dibuka pada kuartal keempat tahun 2019. Pemerintah berharap investor swasta berkontribusi membangun, mengoperasikan, dan membiayai proyek kereta cepat itu.

Meski demikian, proyek tersebut juga menerima sejumlah pendanaan dari pemerintah, demikian dilansir Infrapppworld.com.

Namun, hingga kini belum diketahui apakah tender proyek itu akan dikontrakkan kepada satu perusahaan atau tidak.

Selain itu, ada kemungkinan juga kontrak pembangunan dan operasionalnya ditawarkan kepada perusahaan yang berbeda.

Saat ini Kementerian Perhubungan telah melakukan studi kelayakan untuk proyek tersebut. Diperkirakan sistem transportasi kereta itu akan dibangun dalam empat fase selama empat tahun.

Nantinya proyek itu dilengkapi dengan kereta listrik tanpa pengemudi yang bisa membawa 43.000 penumpang per jam.

Pembangunan tahap pertamanya akan menghadirkan dua jalur kereta yang mencakup area seluas 30 kilometer persegi dan 20 stasiun.

Jalur pertama disebut sebagai Jalur Merah. Jalur itu direncanakan menghubungkan Bandar Udara Internasional Bahrain menuju King Faisal Highway melalui daerah Muharraq.

Nantinya juga tersambung ke Bahrain Financial Harbor dan Distrik Seef. Sedangkan jalur kedua diberi nama Jalur Biru.

Menurut rencana, jalur itu dimulai dari daerah Juffair untuk mengangkut penumpang ke daerah Al Fateh, Area Diplomatik, Central Manama Market, dan Isa Town.

Sejumlah area itu akan terhubung ke Jalur Merah melalui stasiun interchange pusat di Bahrain Financial Harbor.

Setelah tahap pertama proyek itu dimulai beroperasi secara komersial, Kementerian Perhubungan akan melakukan studi lanjutan untuk mengukur minat mengenai fase berikutnya yang direncanakan untuk masa depan.

Megaproyek ini merupakan bagian dari Visi Ekonomi Bahrain 2030, yang didasarkan tiga prinsip, yaitu keberlanjutan, keadilan, dan daya saing.

Hal itu sesuai dengan keputusan Kementerian Perhubungan untuk menggelar tender secara internasional untuk mengakomodasi partisipasi sektor swasta dalam proyek tersebut.