Rekompak, Cara Pemerintah Bangun Rumah Terdampak Gempa Lombok

Partisipasi itu diwujudkan dalam program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (Rekompak).

Caranya dengan melatih para fasilitator lapangan (FL) sebagai tenaga Rekompak untuk diterjunkan melakukan pembangunan rumah di lokasi bencana.  

Sebelumnya, para FL itu sudah dilatih oleh Balitbang dan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR. Pelatihan berikutnya dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya.

“Ada 36.000 rumah rusak berat dan saat ini dibutuhkan sekitar minimal 1.800 FL untuk mendampingi masyarakat saat membangun rumah. Berdasarkan pengalaman bangun rumah swadaya ada satu FL untuk setiap 10 sampai 20 rumah,” ujar Wakil Presiden RI Jusuf Kalla melalui keterangan tertulis, Selasa (21/8/2018).

Menurut dia, nantinya para FL juga disiapkan oleh pemda setempat dengan kriteria pendidikan minimal tingkat SMA/STM.

Begitu pula para mahasiswa yang melakukan Kuliah Kerja Nyata Tematik dari berbagai PTN/PTS yang akan diberikan pelatihan menjadi FL.

“Terkait rehabilitasi rumah dilakukan oleh Kementerian PUPR dan rekonstruksinya dilakukan oleh Gubernur NTB. Pembangunan rumah masyarakat terdampak gempa akan diselesaikan enam bulan ke depan melalui pendampingan dari Kementerian PUPR,” ucapnya.

Hal itu disampaikannya saat berkunjung ke lokasi gempa Lombok didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Kunjungan itu dilanjutkan dengan rapat koordinasi tentang rekonstruksi dan rehabilitasi pasca-gempa.

Hasil identifikasi sementara mencatat ada sekitar 78 fasilitas publik dan 36.000 rumah rusak berat dan rekonstruksi bangunan permanennya butuh waktu satu hingga dua tahun.

Sampai saat ini, pembangunan 20 Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) dan 4 Rumah Unggul Sistem Panel Instan (Ruspin) sudah dimulai.  

Rumah-rumah itu akan digunakan untuk rumah petugas, mushala, dan rumah sakit sementara. Pembangunannya akan didampingi oleh 150 fasilitator.

“Ini merupakan program Rekompak yang pernah dilaksanakan pasca-bencana gempa bumi tahun 2006 di Yogyakarta,” ucap Basuki Hadimuljono dalam kesempatan yang sama.

Sebelumnya, Kementerian PUPR telah mengembangkan rumah tahan gempa melalui teknologi Risha dalam program rehabilitasi fasilitas publik dan rumah untuk mempercepat pemulihan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pasca-gempa Lombok.

Pemerintah pusat telah menganggarkan bantuan Rp 50 juta untuk setiap kepala keluarga dan akan dilakukan dengan sistem swakelola untuk membangun rumah tahan gempa.

Hal ini sekaligus menjadi edukasi kepada masyarakat mengenai cara membangun rumah tahan gempa.