Lelang Dini Proyek Infrastruktur 2019 Dimulai Oktober

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan lelang dini untuk proyek infrastruktur yang akan dikerjakan tahun 2019, dapat dimulai dalam waktu dekat.

Terutama untuk proyek yang akan dikerjasamakan dengan pola Kerjasama Pemerintah Badan Usaha Availability Payment (KPBU-AP).

Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto menjelaskan, pada tahun depan Kementerian PUPR akan melakukan penghematan anggaran dengan berbagai cara.

Selain melalui shifting dengan belanja produktif berupa belanja modal seperti kebutuhan material dan peralatan konstruksi utama, juga dengan melakukan kerja sama berpola KPBU-AP.

Cara ini merupakan inovasi pemerintah dalam menggaet investasi baik dari dalam maupun luar negeri, dengan tujuan menghemat anggaran tanpa mengurangi kualitas.

"KPBU tentu dipilih dari proyek-proyek yang secara urgensi memang kita perlukan dan secara ekonomi memang investor tertarik," kata Widiarto di Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Lelang dini tersebut ditargetkan dapat dilaksanakan pada Oktober-November 2018 atau setelah usulan pagu anggaran untuk tahun 2019 disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pada pagu indikatif, kementerian yang dipimpin Basuki Hadimuljono ini mengusulkan anggaran sebesar Rp 110,7 triliun.

Adapun untuk proyek yang akan ditawarkan untuk dikerjasamakan dengan skema KPBU-AP seperti Jalur Lintas Sumatera, baik itu timur, tengah maupun barat.

"Plus perbaikan jembatan sepanjang Pantura Jawa ini. Prioritasnya itu semuanya AP, dengan skema baru. Kita harap semakin cepat lelang, semakin cepat kontrak, semakin cepat roda ekonomi di masyarakat (berputar)," tutur Widiarto.

Di samping membuka skema kerja sama baru, Widiarto menambahkan, Kementerian PUPR juga mendapat tugas baru dari Presiden Joko Widodo, yaitu membangun sekolah, pasar, serta rumah sakit.

Adapun anggaran yang akan disediakan dalam pembangunan tersebut sebesar Rp 6,5 triliun. Nantinya, Kementerian PUPR akan membuat lembaga khusus di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya yang akan mengelola program tersebut.

Kementerian PUPR juga dipastikan akan bekerja sama dengan kementerian lain dalam mengeksekusi tugas baru ini, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta Kementerian Perdagangan.