Ada Defisit, Proyek Infrastruktur Kementerian PUPR Jalan Terus

Hal ini menyusul pernyataan Gubernur BI Perry Warjiyo sebelumnya yang memperkirakan, defisit transaksi berjalan kemungkinan bisa melebar lebih tinggi dari tahun lalu, yaitu 17,5 miliar dollar AS pada 2017 bisa lebih di atas 25 miliar dollar AS tahun ini.

Meski pun begitu, kini pemerintah tengah mengkaji rencana menghentikan sementara proyek infrastruktur dalam rangka menjaga defisit transaksi berjalan pada tahun ini.

"Terkait fluktuasi nilai rupiah, sampai hari ini tidak ada instruksi kepada Kementerian PUPR untuk menunda proyeknya," ungkap Widiarto saat diskusi bertajuk 'Efisiensi Anggaran Meninjau Ulang Proyek Infrastruktur' di Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Ia menyatakan, hampir sebagian besar proyek infrastruktur yang dikerjakan Kementerian PUPR menggunakan komponen dalam negeri dalam jumlah besar.

Berdasarkan survei yang dilakukan BPKP tahun 2017, persentase penggunaan komponen dalam negeri pada proyek yang digarap Kementerian PUPR mencapai 86,6 persen.

Sementara, persentase impornya hanya 13,4 persen.

Disusul Ditjen Cipta Karya (94,38 persen), Ditjen Bina Marga (78,4 persen) dan sektor perumahan (76,65 persen).

"Proyek kita tanggungan lokalnya yang pasir, batu, aspal, semen, 99 persen itu dari lokal. Paling baja (dari luar negeri). Itu pun hanya untuk baja dengan profil khusus yang kita impor. Selain itu semuanya produksi dalam negeri," tutur Widiarto.

Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur yang memerlukan struktur baja khusus seperti Jembatan Holtekamp di Jayapura, Papua dan Jembatan Kalikuto di ruas Tol Batang-Semarang, Jawa Tengah.

Jembatan Holtekamp yang dibangun dengan anggaran Rp 943 miliar ini dibangun di PT PAL Indonesia, Surabaya, Jawa Timur.

Sementara, Jembatan Kalikuto diketahui hampir sebagian besar juga menggunakan komponen baja impor.

Terutama cable bearing dan lead rubber bearing (LRB). Kendati demikian, untuk perakitan dilakukan di tiga tempat yaitu di Serang, Tangerang dan Pasuruan.

Inovasi pendanaan

Nada positif dan optimistis juga dikemukakan pelaku bisnis infrastruktur, termasuk badan usaha jalan tol (BUJT). 

Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Desi Arryani pun memastikan tak ada proyek jalan tol yang konsesinya telah dimiliki perseroan, ditunda atau dibatalkan.

Bahkan, kata Desi, Jasa Marga ditargetkan pemerintah untuk menyelesaikan Tol Trans Jawa agar pada 2019 nanti tersambung seluruhnya dari Merak hingga Banyuwangi.

Meski demikian, Desi mengakui, jalan tol merupakan proyek besar yang bersifat capital intensive dan juga skilled labour intensive. 

"Butuh dana besar. Oleh karena itu, kami harus melakukan inovasi terus menerus terutama di segmen pendanaan. Terbaru kemarin adalah kredit sindikasi dengan sejumlah bank syariah, reksa dana penyertaan terbatas (RDPT), obligasi, global bonds, dan lain-lain," terang Desi.

Segala terobosan dan cara pencarian dana inovatif akan selalu dikembangkan oleh Jasa Marga, selama itu positif dan mendukung percepatan infrastruktur nasional, akan terus diupayakan.

Pasalnya, kata Desi, Indonesia sudah sangat tertinggal jauh dari negara tetangga dalam hal pembangunan infrastruktur. 

Saat ini Jasa Marga memiliki konsesi pengelolaan jalan tol sepanjang 1.527 kilometer dengan market share 65 persen dan transacted (beroperasi) 80 persen.

Hingga semester I-2018, BUMN ini telah menyelesaikan 787 kilometer, sisa 200-an kilometer yang merupakan bagian dari Jaringan Tol Trans Jawa, akan dirampungkan hingga akhir tahun ini.

"Itu Jalan Tol Batang-Semarang, Salatiga-Kartasura, Wilangan-Kertosono, dan Kertosono-Pasuruan," ungkap Desi.