Pemerintah Kaji Penundaan Sejumlah Proyek Infrastruktur

Direktur Program Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Rainier Haryanto mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan apakah nantinya proyek tersebut akan dihentikan sementara atau tidak.

"Kita sedang evaluasi. Kita sedang studi mitigasinya dahulu," kata Rainier kepada Kompas.com, Selasa (7/8/2018).

Evaluasi dilakukan berdasarkan seberapa besar faktor yang berkontribusi kepada kondisi ekonomi nasional, seperti jumlah impor.

"(Soal mana yang jadi prioritas) kami masih melakukan studi untuk dampaknya dahulu dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk memitigasi," tambah Rainier.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengatakan, secara umum kondisi neraca perdagangan masih cukup baik.

Kendati sampai semester I-2018 masih defisit, namun pemerintah tetap memproyeksi surplus hingga akhir tahun.

"(Surplus) angkanya mungkin 4-6 miliar dollar AS proyeksinya (sampai akhir tahun). Juni kemarin sudah surplus 1,7 miliar dollar AS, khusus untuk bulan Juni ya," kata Erani.

Ia menegaskan, hingga kini Presiden Joko Widodo belum menyampaikan arahan apapun soal rencana penghentian sementara proyek infrastruktur.

Menurut Erani, dilanjutkan atau tidak sebuah proyek infrastruktur tentu mengacu pada kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sebab, pembiayaan infrastruktur bersumber dari sana.

"Dan APBN sampai saat ini sangat sehat, bahkan sampai Semester I-2018 ini keseimbangan primer yang biasanya defisit malah surplus. (Jadi) enggak ada persoalan sebenarnya sama APBN kita," tutur Erani.

Kalaupun ada kajian mengenai program pembangunan nasional, hal itu sifatnya kajian reguler dan tidak hanya fokus pada persoalan infrastruktur.

"Semua masih terus berjalan sesuai dengan rencana. Jadi bukan mengkaji (untuk dihentikan sementara). Tapi sampai hari ini tidak ada perubahan keputusan mengenai rencana investasi infrastruktur. Masih jalan terus. Itu masih jalan terus," tutup Erani.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk memangkas 14 proyek senilai Rp 264 triliun dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengumuman ini diberikan saat rapat terbatas pada 16 April lalu.

Berikut daftarnya:
1. Jalan Tol Waru (Aloha) - Wonokromo - Tanjung Perak, Jawa Timur 18,2 km (Rp 11,11 triliun)
2. Jalan Tol Sukabumi - Ciranjang - Padalarang, Jawa Barat 61 km (Rp 10,74 triliun)
3. Kereta Api Kertapati - Simpang - Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan (bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera) (Rp 3,36 triliun)
4. Kereta Api Muara Enim - Pulau Baai, Sumatera Selatan - Bengkulu (Rp 39,97 triliun)
5. Kereta Api Tanjung Enim - Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan (Rp 34,00 triliun)

6. Kereta Api Jambi - Pekanbaru, Jambi - Riau (Rp 12,30 triliun)
7. Kereta Api Jambi - Palembang, Jambi - Sumatera Selatan (Rp 9,78 triliun)
8. Pembangunan Rel Kereta Api Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Timur (Rp 53,3 triliun)
9. Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor East - West, DKI Jakarta (Rp 83,95 triliun)
10. Bandara Sebatik, Kalimantan Utara

11. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mebidang, Sumatera Utara (Rp 747 miliar)
12. Bendungan Telaga Waja, Bali (Rp 1,19 triliun)
13. Bendungan Pelosika, Sulawesi Tenggara (Rp 3,9 triliun)
14. Kawasan Ekonomi Khusus Merauke, Papua (Rp -)

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemangkasan PSN tersebut didasarkan pada sisi kelayakan.

Artinya, keempat belas PSN tersebut dinilai tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan pelaksanaannya.

Meskipun ada yang dipangkas, namun pemerintah menambah 2 PSN pada 2018 ini, yaitu pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia dan program besar pemerataan ekonomi.

PSN yang dilaksanakan pemerintah saat ini berjumlah 222 proyek dan 3 program dengan total nilai investasi sebesar Rp 4.100 triliun.