Pemerintah Pastikan Kebutuhan Air dan Sanitasi Lombok Utara Terpenuhi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pascagempa bermagnitudo 7 pada Minggu (5/8/2018) malam, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono telah menyambangi Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Senin (6/8/2018).

Basuki memimpin langsung rapat koordinasi di tenda darurat posko induk gabungan di Kecamatan Tanjung, yang merupakan ibu kota kabupaten tersebut.

Kecamatan yang dihuni sekitar 47.000 jiwa itu menjadi salah satu kecamatan yang menerima dampak terparah akibat gempa.

Setelah rapat, Basuki menuju Jembatan Sokong di Kecamatan Tanjung. Jembatan ini merupakan satu dari lima jembatan yang mengalami kerusakan. Balok induk pada jembatan mengalami kerusakan sepanjang 15 sentimeter.

Perbaikan Jembatan Sokong akan dilakukan tim Direktorat Jembatan Ditjen Bina Marga bersama Balitbang PUPR.

"Saat ini jembatan ditutup sementara, sehingga warga yang melintas bisa melalui jalan alternatif yang tidak jauh dari lokasi jembatan," kata Basuki dalam keterangan tertulis.

Kendati demikian, tercatat ada tujh titik di sepanjang KM 57 hingga KM 64 dari Kota Mataram yang berpotensi longsor.

Selain mengecek jalan dan jembatan, Basuki juga meninjau sumur bor yang berlokasi sekitar 2 kilometer dari pusat kecamatan.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pasokan air di lokasi pengungsian dan berbagai prioritas lainnya seperti rumah sakit, puskesmas, mushola dan hunian warga tetap terjaga.

Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram dan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 masih terus melakukan pendataan infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat gempa.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ada tiga jembatan yang mengalami kerusakan yaitu Jembatan Tampes, Jembatan Lokok Tampes dan Jembatan Luk.

Rusaknya jembatan ini menyebabkan penanganan pasca gempa mengalami sejumlah kendala, lantaran distribusi alat berat serta kebutuhan logistik menjadi cukup sulit.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho memperkirakan, jumlah pengungsi mencapai 20.000 jiwa. Meski demikian, angka tersebut belum pasti.

"Jumlah pengungsi masih pendataan," kata Sutopo di Kantor BNPB, Jakarta Timur, kemarin.

Paling parah

Kepala BNPB Willem Rampangilei saat bertemu Basuki menuturkan, Pemda Kabupaten Lombok Utara lumpuh sehingga mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi.

"Untuk itu, kita konsentrasi disini bukan berarti tidak memperhatikan yang lain. Yang lain tetap kita perhatikan. Jadi yang penting, kami minta masyarakat untuk tetap sabar dan percaya bahwa kita akan bekerja keras untuk itu," kata Willem usai bertemu Basuki.

Ia pun berharap agar Kementerian PUPR turut membantu dalam memverifikasi serta kategorisasi rumah yang mengalami kerusakan, sehingga penanganan dapat berjalan cepat.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku telah menerima laporan dari Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi soal dampak yang ditimbulkan akibat gempa.

"Menurut Gubernur tadi pagi, di sekitar Lombok Utara itu 70 perssen bangunan rusak," kata Kalla di Kantor MUI, Jakarta Pusat, kemarin.

Kalla yang juga Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) mengatakan, PMI sudah turun ke Lombok untuk membantu proses evakuasi warga.

PMI juga mendirikan sejumlah pos kesehatan di Lombok untuk membantu penanganan korban yang terluka.

"Saya berbicara dengan Pak Gubernurn, kebutuhan dasarnya antara lain air. Jadi kami kirim tangki air ke sana," ujarnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyatakan, akan mengumpulkan data terlebih dahulu soal jumlah rumah yang rusak beserta kondisinya. Pemerintah pun memastikan akan membantu masyarakat yang terkena musibah.

"Saya kira kita akan melihat di lapangan. Karena kemarin (magnitudo) 5, ini 7. Tapi kalau bantuan iya, jumlahnya belum (bisa dipastikan)," kata Presiden usai meninjau latihan atlet pencak silat di Pendopo Pencak Silat, Jakarta Timur.

Pastikan kebutuhan dasar

Basuki menambahkan, Kementerian PUPR akan memenuhi kebutuhan dasar warga dan para pengungsi selama masa tanggap darurat. Terutama kebutuhan air dan sanitasi.

Saat ini, Kementerian PUPR telah mendatangkan sarana dan prasarana pendukung baik yang berasal dari gudang peralatan di Bekasi maupun Bali yang telah didistribusikan ke sejumlah posko.

Dari Bali, bantuan itu meliputi 30 unit tenda hunian darurat (THD), 16 unit Hidran Umum (HU) kapasitas 2000 liter, dan 30 unit HU kapasitas 1000 liter.

Basuki juga telah memerintahkan Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan Achmad Gani Ghazaly, untuk berkantor di Lombok Utara dibantu Satker Ditjen Cipta Karya, BPJN IX Mataram, BWS Nusa Tenggara 1 dan Satker Penyediaan Perumahan.