Pemerintah dan Swasta Sama-sama Terbatas Soal Dana Infrastruktur

Pemerintah pun memberikan perhatian lebih terhadap sektor ini, karena Indonesia telah tertinggal jauh dari negara lain.

Namun, pembangunan infrastruktur membutuhkan banyak dukungan. Tak hanya soal kemampuan sumber daya manusianya, tetapi juga pendanaan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Anita Firmanti mengatakan, setidaknya dibutuhkan anggaran Rp 4.700 triliun untuk memenuhi kebutuhan pendanaan infrastruktur nasional pada 2015-2019.

Anggaran tersebut, tidak bisa disiapkan semuanya oleh pemerintah, sehingga diharapkan ada peran dari pihak lain untuk mewujudkannya.

"Dengan demikian masih dibutuhkan sumber pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur lain, terutama dari sektor swasta," kata Anita di Auditorium Kementerian PUPR, Rabu (18/7/2018).

Pada tahun ini, Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran senilai Rp 107,386 triliun dalam APBN 2018. Alokasi tersebut setara 12,67 persen dari total APBN 2018.

Sementara itu, meski infrastruktur tengah mendapat perhatian, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengaku, tidak banyak swasta yang menikmati hal tersebut.

"Yang berhubungan dengan infrastruktur lebih banyak di BUMN," ujarnya.

Hal itu tidak terlepas dari kemampuan swasta dalam menyediakan pendanaan. Kondisi itu tentu berbeda dengan BUMN yang memiliki banyak pilihan bantuan pendanaan dari pemerintah.

Namun begitu, pihak swasta tidak mau putus asa. Salah satu upaya yang dilakukan agar tetap mendapatkan jatah 'kue' infrastruktur, yaitu dengan menggandeng BUMN.

"Kita inginnya, ini momentum lagi proyek infrastruktur sangat besar. Tidak hanya bangun infrastruktur saja, tetapi juga industri yang menunjangnya seperti baja bisa melompat naik," tutup Roslan.