Beban Pemerintah Berkurang Berkat SMF yang Ikut Biayai KPR FLPP

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan strategi baru agar realisasi penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat terdongkrak.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti mengakui, realisasi KPR FLPP sampai semester I-2018 masih belum maksimal.

Kendati tidak menyebut secara pasti persentasenya, ia tak menampik bila capaian masih jauh dari target.

"Masih sedikit sih," singkat Lana di Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Pemerintah menargetkan dapat menyalurkan FLPP hingga 42.000 unit rumah. Target tersebut diharapkan dapat bertambah hingga 70.000 unit sampai akhir 2018, melalui keikutsertaan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) di dalamnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Sekuritas dan Pembiayaan SMF Heliantopo mengatakan, keikutsertaan SMF di dalam pembiayan KPR FLPP akan mengurangi beban pemerintah dari sisi pembiayaan.

Selama ini, pemerintah mendapat porsi 90 persen di dalam pembiayaan KPR subsidi. Sementara, 10 persen sisanya berasal dari sektor perbankan.

"Sekarang sedang diproses, komposisi itu akan diturunkan," kata Topo.

Dari wacana yang berkembang, nantinya porsi pembiayaan pemerintah akan turun menjadi 75 persen. Sementara, 25 persen sisanya akan ditanggung SMF.

Kendati demikian, hal tersebut baru masih dalam tahap pembahasan yang belum final.

"Kalau nanti porsi (pemerintah) itu turun, 75:25, nanti yang 25 itu dananya akan disediakan SMF dengan tingkat bunga tertentu," cetus Topo.

Namun, ia meyakinkan, meski ada bunga tertentu yang dibebankan, hal itu tidak akan mempengaruhi tingkat suku bunga yang harus ditanggung masyarakat.

"Tingkat bunga yang diberikan kepada masyarakat tidak berubah, yaitu 5 persen. Nah terkait dengan target yaitu 42.000 unit menjadi 70.000 unit itu memang sudah diperhitungkan oleh SMF," tuntas dia.