Dibuat untuk Dua Kabupaten, Bendungan Kuningan Rampung Tahun Ini

Bendungan ini merupakan salah satu dari 65 bendungan yang dibangun untuk mendukung ketahanan pangan dan air, seperti yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Kalau berjalan sesuai target, pembangunan Bendungan Kuningan ini akan selesai pada akhir 2018 dan saat ini perkembangannya sudah 75,88 persen.

Nantinya membendung Sungai Cikaro, anak Sungai Cijalengkok, dan digunakan untuk dua daerah irigasi, yakni Daerah Irigasi (DI) Cileuweung di Kabupaten Kuningan seluas 1.000 hektar dan DI Jangkelok di Kabupaten Brebes seluas 2.000 hektar.

Pengerjaannya sudah dilakukan dari tahun 2013 oleh PT Wijaya Karya dan PT Brantas Abipraya KSO selaku kontraktor pelaksana.

Bendungan tipe urugan ini panjang puncaknya 229 meter dan terdapat terowongan pengelak sepanjang 218,42 meter yang pembangunannya sudah 78,98 persen. Tahap berikutnya akan dilakukan pengisian air bendungan (impounding) pada awal 2019.

"Kapasitas tampung bendungan ini dua kali lebih besar dari Bendungan Raknamo di NTT yang baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.  Ditargetkan selesai akhir tahun 2018 ini," kata Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis, Kamis (24/5/2018).

Dia menambahkan, Kementerian PUPR bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung dalam membangun bendungan itu karena nantinya digunakan oleh dua provinsi, daerah hulunya ada di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, dan daerah hilir Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.

Bentuk kerja sama itu berupa pembebasan lahan, penanganan aspek sosial dan lingkungan, serta penanganan cagar budaya dan cagar alam di sekitar bendungan.

"Ini juga satu bentuk kerja sama antar-kabupaten karena Bendungan Kuningan ini dimanfaatkan tidak hanya untuk warga Kuningan, tapi juga untuk warga Kabupaten Brebes," ucap Basuki.

Mengenai biaya pembangunan, sesuai kontrak awal, nilainya Rp 491,4 miliar.

"Karena penandatanganan kontraknya sudah sejak 2013 dan sempat terhenti karena permasalahan lahan sehingga terjadi eskalasi akibat inflasi. Total cost of money jika dihitung menjadi sekitar Rp 510 miliar," ungkap Basuki.