Gubernur NTT Prihatin Bendungan Lambo Tak Kunjung Dibangun

Padahal, Bendungan Lambo itu dirancang dengan kapasitas sangat besar, yakni mencapai 57 juta meter kubik air.

"Saya berkali-kali ke Nagekeo untuk bicara tentang Bendungan Lambo. Sudah bertahun-tahun memrosesnya dan masyarakat setempat juga belum mau menerimanya. Tapi sudahlah itu risiko yang harus diterima seorang pemimpin," kata Lebu Raya, Sabtu (19/5/2018).

Frans menyebut, penetapan Bendungan Lambo sebagai tujuh proyek strategis nasional (PSN) di NTT, dengan tujuan untuk menyiapkan berbagai sarana infrastruktur yang dapat menunjang aktivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami punya niat baik untuk membangun bendungan itu. Nantinya bisa buka persawahan, pertanian, peternakan, periwisata dan terpenting, adalah ketersediaan air baku," imbuhnya.

Lebu Raya mengungkapkan sulitnya merealisasikan Bendungan Lambo, sama seperti yang dialami Bendungan Kolhua, di Kota Kupang.

Akibatnya, pembangunan Bendungan Kolhua dibatalkan dan dipindahkan ke Kabupaten Belu, yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste.

"Daripada kita kehilangan satu bendungan, lebih baik kita bangun bendungan di kabupaten Belu saja. Kalau nanti di Kota Kupang masyarakat mau memberikan lahannya, maka kita bangun," ucap Lebu Raya.

Untuk diketahui, rencana pembangunan Bendungan Lambo (Nagekeo), hingga kini masih terkendala soal pembebasan lahan. Masyarakat adat setempat masih belum memberikan lahan seluas 431 hektar.

Adapun tujuh bendungan yang telah diprogramkan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla di Provinsi NTT melalui PSN masing-masing, Bendungan Raknamo (Kabupaten Kupang), Rotiklot (Belu), dan Napun Gete (Sikka).

Kemudian Temef (Timor Tengah Selatan), Lambo (Nagekeo), Manikin (Kabupaten Kupang) dan bendungan Kolhua (dialihkan ke kabupaten Belu).