Bendungan di Perbatasan RI-Timor Leste Segera Dibangun

Pembangunan bendungan di Kabupaten Belu ini merupakan relokasi setelah bendungan Kolhua ditolak oleh masyarakat Kota Kupang.

Dengan adanya bendungan baru tersebut, maka Kabupaten Belu memperoleh dua bendungan berukuran besar. Sebelumnya pemerintah pusat membangun Bendungan Rotiklot.

Wakil Bupati Belu JT Ose Luan mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan lahan untuk pembangunan bendungan baru tersebut.

"Lokasi bendungan baru yang disiapkan berada di hulu Sungai Talau sekitar Desa Lookeu, Kecamatan Tasifeto Barat. Pemerintah daerah bersama tim sudah memeriksa kesiapan lahan," sebut Luan kepada Kompas.com, Selasa (8/5/2018).

"Lokasinya bendungan itu, berada persis di perbatasan dengan Timor Leste," sambungnya.

Meski telah menyiapkan lahan, namun Luan belum memastikan luas lahan yang akan dibebaskan.

Diperkirakan, kebutuhan lahan lebih besar dari Bendungan Rotiklot yang sedang dibangun saat ini dengan luas genangan air mencapai 24,91 hektar.

Bendungan Belu dirancang dengan ukuran lebih besar dari Bendungan Rotiklot, tetapi lebih kecil dari Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

"Kami tentu sangat bersyukur untuk alokasi bendungan baru ini, apalagi kondisi iklim kemarau panjang mencapai delaoan sampai sembilan bulan setiap tahun, sehingga penambahan bendungan ini akan mendatangkan manfaat ganda," sebut mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Belu itu.

Luan menuturkan, jika alokasi pembangunan bendungan baru ini terealisasi akan bermanfaat ganda bagi pemerintah dan masyarakat setempat yakni untuk memenuhi kebutuhan air baku, irigasi, maupun pariwisata.

"Untuk irigasi berarti bisa mengairi hamparan sawah yang luas dari Desa Lookeu hingga Desa Tialai dan lainnya di Kecamatan Tasifeto Timur," kata Luan.

Bendungan Rotiklot yang hampir tuntas kata Luan, lebih bermanfaat untuk persawahan di sekitar daerah pantai, hingga ke arah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).

Luan memastikan, pemerintah daerah selalu berupaya agar segala hal yang berkaitan dengan pembebasan lahan untuk pembangunan bendungan baru itu dapat teratasi.

Pihaknya harus mendata lahan masyarakat yang akan digenangi air, setelah beres baru berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun pihak pelaksana proyek agar bisa segera merealisaikan bendungan itu.