Pemerintah Tawari India Garap Bendungan

Direktur Investasi pada Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Masrianto mengatakan, pemerintah memiliki banyak proyek infrastruktur yang bisa digarap bersama dengan India. Namun, untuk Kementerian PUPR, saat ini ingin memprioritaskan pada proyek bendungan.

“Kita tahu bahwa India itu kan banyak sekali bendungan, tentunya di Indonesia juga mempunyai peluang besar untuk dikerjasamakan. Menurut saya ya, mungkin bisa dikerjasamakan artinya B to B,” kata Masrianto di sela-sela kegiatan 1^st India-Indonesia Infrastructure Forum di Jakarta, Senin (19/3/2018).

Kementerian PUPR sendiri masih mendata bendungan mana saja yang bisa dikerjasamakan ke depan. Namun, ia mengatakan, bendungan yang akan dikerjasamakan tentunya harus dapat menghasilkan sumber listrik yang cukup besar.

“Saya kira jelas Jatiluhur, (kemudian bendungan di) Sumatera Utara, di Jawa Timur,” ujar Masrianto.

Dia menambahkan, pemerintah terus mendorong pertumbuhan investasi luar negeri ke dalam negeri dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur.

Hal ini untuk mengurangi alokasi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sehingga bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain.

“Kementerian PUPR merupakan bidang yang investasinya sangat besar. Baik itu dari jalan tol, bendungan juga bisa, juga proyek-proyek yang mungkin sekarang kita dorong mungkin persampahan, air bersih, juga bisa kita tawarkan. Jadi bukan hanya mendorong lokal, siapa tahu dia bisa membawa investasinya ke Indonesia,” tutur Masrianto.

Sebelumnya, pemerintah juga pernah menawarkan kerja sama pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) ke Jepang.

Namun, upaya tersebut gagal lantaran bendungan senilai Rp 3,8 triliun itu kurang memiliki skala ekonomi yang baik bagi investor.

Pasalnya, kapasitas listrik yang bisa dihasilkan hanya 22 Megawatt. Sementara, untuk bisa menarik minat investor, kapasitas listrik minimal yang harus dihasilkan sebesar 100 Megawatt.

Selain itu, pemerintah juga menawarkan kerja sama ke Korea Selatan dan China untuk membangun Bendungan Jambo Aye di Aceh.

Nilai investasi yang dibutuhkan sekitar Rp 4 triliun, namun itu baru untuk pembangunan fisik, belum termasuk pengadaan tanah.

Bendungan Jambo Aye dinilai memiliki nilai ekonomi yang tinggi, lantaran dapat menghasilkan listrik hingga 106 Megawatt.

"Tanahnya belum beres. Tapi nanti akan dimasukkan (menggunakan dana talangan) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)," kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Imam Santoso di Jakarta, Senin (29/1/2018).