Kontraktor Swasta Komplain Cuma Dapat 'Kue' Infrastruktur Sedikit

Menurut Wakil Ketua Umum III Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Bambang Rachmadi, dari rencana alokasi anggaran sebesar Rp 4.000 triliun untuk pembangunan proyek infrastruktur, 55 persen di antaranya menjadi porsi delapan kontraktor Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Sementara, 140.000 kontraktor itu kebagian hanya 45 persen. Kan ini terlalu timpang,” kata Bambang saat diskusi bertajuk ‘Indonesia Infrastructure Incorporated’ di Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Ia pun berharap, agar porsi proyek yang diperuntukkan bagi kontraktor swasta dapat ditambah. Paling tidak seimbang yaitu sama-sama 50 persen dengan BUMN. Selain itu, peran serta kontraktor swasta diharapkan juga dapat ditingkatkan.

Pasalnya, selama ini banyak kontraktor swasta yang hanya dilibatkan sebagai sub kontraktor. Hal ini rupanya cukup memberatkan lantaran proses pembayaran yang sering kali dipersulit.

“Di lapangan, subkon itu kan bayarnya ulang tahun, kapan-kapan. Karena alasan ini itu, bayarnya lama. Bahkan sempat bangkrut itu swasta nasional karena enggak dibayar-bayar. Itu keluhan teman-teman asosiasi di daerah,” ungkap Bambang.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin bidang Konstruksi dan Infrastruktur, Erwin Aksa menilai, salah satu kendala yang dihadapi kontraktor swasta untuk menjadi pemain utama  yaitu pendanaan.

“Jadi harus didudukkanlah. Artinya, kalau saya sih pekerjaan sub kontraktor pasti (swasta) dilibatkan lah. Tapi kalau untuk jadi main kontraktor agak susah,” kata Erwin.

Berbeda dengan BUMN, perusahaan pelat merah cenderung lebih stabil dari sisi pendanaan. Hal ini dimungkinkan saling bantu atau subsidi antar BUMN.

“(Swasta) ada (yang jadi pemain utama), tapi kan masalahnya pendanaanya kan belum pasti. Kan masih banyak tambal sulam tambal sulam,” ujarnya.

Sekadar informasi, dari 3.953 paket pekerjaan senilai Rp 77,86 triliun yang dimiliki Kementerian PUPR pada tahun lalu, 93 persen di antaranya atau 3.650 paket senilai Rp 32,29 triliun digarap kontraktor kecil dan menengah.

"Paket di atas Rp 100 miliar, 65 persen dikerjakan BUMN dan 35 persen swasta. Untuk paket Rp 50 miliar-Rp 100 miliar, hanya 10 persen dikerjakan BUMN, sementara swasta 90 persen. Di bawah Rp 50 miliar sebanyak 3.650 paket, seluruhnya dikerjakan swasta," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis, Kamis (1/2/2018).

Untuk tahun ini, Basuki menambahkan, porsi kontraktor kecil dan menengah naik 31 persen dari tahun sebelumnya. Dari total 4.971 paket senilai Rp 59,96 triliun, 4.776 paket senilai Rp 31,76 triliun digarap kontraktor kecil dan menengah.