Sandi Uno: DKI Jakarta Defisit 302.219 Hunian

JAKARTA, KOMPAS.com – Hampir separuh penduduk yang berdomisili di DKI Jakarta tinggal di rumah kontrakkan. Minimnya lahan serta pasokkan rumah turut menjadi faktor penyebab banyaknya masyarakat yang tinggal di tempat sewa.

Di samping itu, penghasilan yang rendah juga menjadi salah satu pemicu masyarakat tidak bisa memiliki rumah sendiri yang nyaman.

“DKI Jakarta kekurangan 302.219 unit hunian. Ini angka yang banyak sekali,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno saat sosialisasi dan pendalaman materi terkait program rumah DP 0 Rupiah kepada awak media di kantornya, Rabu (14/3/2018).

Secara statistik, Sandi menyebut, jumlah warga yang tinggal di rumah kontrakkan mencapai 51,49 persen. Artinya, masyarakat yang telah memiliki rumah sendiri masih jauh di bawah total penduduk DKI.

Hal ini disebabkan rendahnya penghasilan masyarakat. Hampir 70 persen warga yang berdomisili di Ibu Kota Indonesia ini tergolong ke dalam masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Untuk itu, ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta menggagas program rumah dengan uang muka atau down payment (DP) 0 rupiah.

Hal ini untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar memiliki hunian yang nyaman namun dengan harga terjangkau.

“Inilah yang kami ingin hadirkan bersama Pak Anies keberpihakan kepada rakyat yang ingin memiliki rumah yang terjangkau, khususnya bagi (kalangan) menengah ke bawah, yang mayoritas warga DKI Jakarta,” jelas Sandi.

Salah satuprogram hunian DP 0 Rupiah yang telah direalisasikan yaitu rumah susun sederhana milik (rusunami) Klapa Village di Jakarta Timur.

Ada 703 unit hunian yang hendak dibangun di atas lahan seluas 1,3 hektar. Dari jumlah tersebut 513 unit diantaranya merupakan tipe 36 dan 190 unit sisanya tipe 21.

Harga yang dipatok yaitu sebesar Rp 184,8 juta untuk tipe 21 dan Rp 316,8 juta untuk tipe 36.

“Jadi pasangan muda yang belum punya anak, ini cocok (tipe 21). Kalau yang sudah punya dua anak mungkin bisa ambil tipe 36,” tambah Sandi.

Syarat DP 0 Rupiah

Ada beberapa syarat utama yang harus dipenuhi calon pembeli. Pertama, mereka sudah menikah dan berdomisili di DKI Jakarta paling tidak lima tahun.

Kemudian, memiliki penghasilan minimum Rp 4 juta dan maksimum Rp 7 juta. Untuk penghasilan ini bisa merupakan penghasilan gabungan suami dan istri atau salah satunya.

Selanjutnya, calon pembeli harus belum pernah memiliki rumah dan menerima bantuan rumah dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. S

elain itu, diwajibkan menyerahkan sejumlah bukti seperti masa kerja atau usaha minimal satu tahun, fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi sesuai perundang-undangan yang berlaku.