Tanggapan Menhub Soal Minat Sinarmas Garap MRT

Sinarmas ingin agar jalur MRT bisa diperpanjang hingga Serpong, Tangerang Selatan, sebagai lokasi pengembangan kawasan hunian yang mereka kembangkan.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, masih ingin mempelajarinya sebelum berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Banten.

"Nanti kita bikin masterplan-nya dulu," singkat Budi di Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Keinginan Sinarmas menggarap MRT sebelumnya disampaikan CEO Strategic Development and Service Sinarmas Land Ishak Chandra.

Menurut dia, saat ini Sinarmas masih dalam tahap penjajakan dengan PT MRT Jakarta terkait rencana perpanjangan jalur MRT ke Serpong.

"Sedang kita jajaki untuk pembangunan proyek MRT dari Jakarta sampai ke Serpong," kata Ishak di Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Sementara itu, Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk (anak usaha Sinarmas Land) Hermawan Wijaya memastikan, hadirnya MRT di kawasan Serpong memberikan sinyal positif bagi pasar hunian di sektor tersebut.

Meski demikian, realisasi MRT hingga ke Serpong tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat.

Selain perlu melewati proses pembicaraan, kajian, pembebasan lahan hingga pembangunan, PT MRT Jakarta sendiri tengah fokus menyelesaikan Fase I proyek ini.

"Tahap pertama MRT itu dari selatan sampai ke pusat itu mungkin beroperasi 2019. Planning-nya kan akan disambung sampai ke utara itu kemungkinan makan waktu empat tahun lagi. Mungkin akan dibangun setelah itu. Jadi coba ditanyakan ke Pak William," tutur Hermawan.

Sebelumnya, Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar mengungkapkan wacana untuk membuka jalur baru hingga ke Serpong. Jalur tersebut akan tersambung dnegan jalur Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia yang kini sedang dibangun.

"Kami melihatnya sebagai opportunity untuk menghubungkan Jakarta dengan kawasan pusat-pusat kota baru dengan transportasi massal," kata William seperti dikutip dari Kontan.

Belum diketahui berapa investasi yang dibutuhkan untuk memperpanjang jalur MRT sampai ke Serpong.

Meski demikian, menurut dia, pembangunan itu akan menggunakan dana yang bersumber dari investasi, bukan dari pemerintah.