Biaya Pembangunan Infrastruktur di Asmat Dua Kali Lebih Mahal

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun jalan di Asmat cukup mahal, bila dibandingkan kualitas jalan yang sama di Pulau Jawa.

Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan bahan baku yang ada di wilayah kabupaten tersebut.

Seperti batu yang harus dikirim dari wilayah Surabaya, Poso atau Palu.

"Minimum bisa dua kali lipat dari anggaran biasanya," kata Arie di kantornya, Kamis (8/2/2018).

Sebagai gambaran, bila biasanya dibutuhkan anggaran sekitar Rp 12 juta untuk membangun jalan beton per meter, di Asmat dibutuhkan sekitar Rp 24 juta per meter.

Selain itu, juga akan dibangun jembatan gantung sepanjang 72 meter yang akan menggantikan jembatan lama.

Sekadar informasi, jembatan kayu eksisting saat ini sudah lapuk bahkan nyaris terputus. Untuk akses transportasi menuju RSUD, masyarakat biasanya menggunakan perahu lantaran kabupaten itu dikelilingi rawa-rawa.

"Jangan hitung internal rate of return (IRR). Kalau gitu, kita enggak akan bangun-bangun di Papua," tambah Arie.

Biasanya, untuk membangun sebuah sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dibutuhkan biaya sekitar Rp 200 juta hingga Rp 300 juta.

"Di sana bisa 2-3 kali lipat," ungkap Dwityo.

Pemerintah sendiri berencana membangun setidaknya 3 pamsimas untuk setiap distrik. Sementara, di sana terdapat sekitar 23 distrik yang akan dibangun pamsimas.

Sering dikira dikorupsi

Arie mengaku, beberapa waktu lalu sempat mendapat protes dari Bupati Asmat, Elisa Kambu. Pasalnya sering kali muncul kritikan bila pembangunan infrastruktur di sana kurang terlihat, meski anggaran yang diberikan pemerintah pusat sudah cukup besar.

"Berat kalau di sana (bicara sudah) digelontorkan (tapi minim hasil), seolah-olah sudah terjadi korupsi. Padahal tidak, berat di sana (Asmat)," keluh Arie.

Arie mengatakan, pembangunan infrastruktru di sana memang harus dimulai dari awal. Sebab, fasilitas yang ada saat ini, banyak yang rusak.

Untuk itu, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah membangun wilayah tersebut. Misalnya, untuk pembangunan infrastruktur akan ditangani pemerintah pusat.

Sementara untuk penyediaan lahan, akan menjadi kontribusi dari pemerintah daerah. Demikian halnya dalam persoalan akses menuju ke sana.