Komite Keselamatan Konstruksi Tangani Kasus Kecelakaan Berisiko Tinggi

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan, untuk sementara, komite yang dibentuk belum akan bersifat nasional.

"Seharusnya nasional, tapi bertahap. Permen (peraturan menteri) dulu, nanti akan ditingkatkan perpres (peraturan presiden)," kata Syarif dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Adapun konteks berisiko tinggi, menurut dia, yaitu proyek-proyek yang memiliki anggaran di atas Rp 100 miliar dan menggunakan teknologi tinggi dalam pekerjaannya.

Di dalam permen yang telah ditandatangani Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, kemarin, anggota komite ini terbagi menjadi tiga sub-komite yaitu sumber daya air, gedung dan jembatan. Masing-masing sub komite akan diisi kurang lebih enam orang yang ahli di bidangnya.

Nantinya, hasil audit yang dilakukan komite ini akan diserahkan kepada Menteri PUPR, untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kalau dia sudah di-blacklist, maka dia tidak bisa ikut lagi selama dua tahun. Bahkan kalau dia ikut lagi, langsung batal," tegas Syarif.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa menilai, langkah Kementerian PUPR membentuk komite tersebut sudah tepat di tengah maraknya kasus kecelakaan konstruksi.

Sejak Agustus 2017 hingga Januari 2018, tercatat lebih dari sepuluh kasus kecelakaan konstruksi pada proyek infrastruktur, yang menimbulkan korban. Baik itu korban jiwa maupun korban cidera.

Ia menambahkan, maraknya kasus yang terjadi seharusnya juga dianggap sebagai alarm bahaya bagi kelangsungan kerja para kontraktor.

Kelalaian kontraktor, diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan tersebut.

Padahal di dalam Peraturan Menteri PU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen K3 Konstruksi sudah jelas disebutkan bahwa setiap proyek yang tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan akan dikenai sanksi dari surat peringatan sampai penghentian pekerjaan.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Suaib Didu mengatakan, alokasi anggaran K3 sejumlah proyek masih minim.

Meski penyedia jasa konstruksi telah mengajukan anggaran sesuai ketentuan, namun pagu yang disetujui rendah.

“Di setiap tender, sudah susah dapatkan proyek, anggaran untuk k3 itu kecil banget, malah hampir enggak ada. Tapi kalau di Gapensi, kami tetap lakukan penawaran untuk K3 nya,” ungkap dia.

"Jadi mereka (berharap) bisa mengalokasikan sendiri, menambah sendiri. Jadi mereka menghitung pekerjaan-pekerjaan mereka biaya K3-nya. Sudah, cuman mereka pengennya itu sendiri dikeluarkan itemnya," ujar Lazuardi.

Namun untuk saat ini, diakui Lazuardi, anggaran K3 masih belum bisa dikeluarkan menjadi item tersendiri.

"(Kalau itu) harus mengubah aturan pengadaan barang dan jasa. Ada keppresnya. Bagaimana, menteri mau buat," tuntasnya.