Kata Pengembang, Lahan Rumah DP 0 Rupiah Urusan Pemprov DKI

Namun, untuk bisa mewujudkan hunian dengan harga terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu, Pemprov DKI selaku inisiator program ini perlu menyediakan lahan.

Lantas, di mana saja lahan potensial untuk program ini?

"Itu urusan Pemprov DKI. Mereka lebih tahu karena punya aparat sampai ke pelosok kan ya, sehingga mereka lebih tahu harga tanah yang murah," kata Ketua DPD REI DKI Jakarta Amran Nukman kepada Kompas.com, Jumat (19/1/2018).

Ia mengaku, saat ini lahan yang ada di DKI sangat terbatas. Keterbatasan ini tak pelak menyebabkan harganya pun selangit, lantaran tingginya permintaan pasar

Di samping itu, satu-satunya langkah untuk mengatasi tingginya angka kebutuhan rumah di tengah minimnya lahan, yaitu dengan membangun hunian vertikal.

"Ibarat pengusaha roti, bahan utamanya kan tepung. Kalau tepung sudah mahal, mesti harga jual rotinya juga mahal. Nah kalau pemerintah mau jual roti murah, ya tepungnya dari pemerintah," tutur Amran.

Untuk bisa mendapatkan hunian vertikal ini, ia menambahkan, masyarakat harus memiliki penghasilan di bawah Rp 7 juta. Hal itu sesuai dengan ketentuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diatur oleh pemerintah pusat.

Namun bedanya, di dalam FLPP ada kewajiban masyarakat untuk membayar DP 1 persen. Agar tidak berbenturan dengan ketentuan dari pemerintah pusat, menurut Amran, Pemprov DKI perlu melobi sejumlah pihak.

"Itu harus melibatkan pihak perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia (BI). Untuk melobi BI dan OJK itu sudah janjinya Pemprov," kata Amran.