Ketua DPD REI DKI Jakarta Amran Nukman mengatakan, pemerintah pusat selama ini telah memiliki program rumah bersubsidi yang bisa diperoleh dengan DP 1 persen.
Program itu diketahui masuk ke dalam Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR.
"Nah, tinggal dari 1 persen itu jadi 0 kan. Nah itu tugasnya Pemprov untuk melobi Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk melobi BI dan OJK itu sudah janjinya Pemprov," kata Amran saat dihubungi Kompas.com, Jumat (18/1/2018).
Ia mengatakan, sampai saat ini belum dibahas mengenai dukungan yang bisa diberikan pengembang terhadap program ini. Hanya, ia mengatakan, pengembang tidak bisa ikut campur di dalam urusan lobi tersebut.
"Karena kami sifatnya pelaksana kebijakan ya, pelaksana perizinan, pelaksana aturan. Kalau aturan BI-nya belum diubah, pengembang ya tidak bisa apa-apa," kata Amran.
Untuk diketahui, ada sekitar 20 pengembang REI DKI Jakarta yang menyatakan dukungannya terhadap program rumah DP 0.
Dukungan pun telah diberikan dengan menandatangani surat pernyataan dukungan di Balai Kota, Kamis (18/1/2018) kemarin.
Beberapa pengembang tersebut adalah Adhi Persada Properti, Agung Podomoro Land, Alam Sutra Reality, Ahimsa Persada Nusantara, Ciputra Group, dan Eureka Group.
Selain itu, ada Gapura Prima Group, HK Realtindo, Intiland Group, Jakarta Propertindo, Lippo Group, Metropolitan Land, MSH Group, PD Pembangunan Sarana Jaya, Perumnas, PT PP Properti, PP Urban, Relife Property, Riyadh Group Indonesia, Sinarmas Group, dan Waskita Karya Realty.
https://properti.kompas.com/read/2018/01/19/180000021/pengembang--tugas-pemprov-dki-lobi-ojk-dan-bi-soal-rumah-dp-0-rupiah