Faktanya, rumah yang hendak dibangun bukanlah rumah tapak pada umumnya. Melainkan, hunian vertikal berkonsep apartemen sederhana milik atau anami.
"Janganlah kasih judul Rumah DP 0, enggak ada itu rumah DP 0 itu. Jadi ini namanya program anami," kata Dosen Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SKPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar kepada Kompas.com, Jumat (19/1/2018).
Dalam pembangunannya, Pemprov DKI menunjuk PD Pembangunan Sarana Jaya sebagai pengembang. Dari target dua menara, baru satu menara yang akan dibangun pada tahap pertama ini.
Nantinya, ada 703 unit, terdiri atas 513 unit tipe 36 dan 190 unit tipe 21. Harga yang dibanderol Rp 320 juta untuk tipe 36 dan Rp 185 juta untuk tipe 21.
Itu artinya, masyarakat harus merogoh kocek sebesar Rp 8,8 juta untuk setiap per meter perseginya.
Siapa yang boleh mengikuti program ini?
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, mereka yang memiliki KTP DKI-lah yang boleh mengikuti program ini.
Syarat itu diperketat dengan penghasilan yang harus di bawah Rp 7 juta atau memiliki penghasilan setara upah minimum provinsi (UMP DKI).
Pada awal November 2017 lalu, Anies mengumumkan, UMP DKI 2018 sebesar Rp 3.648.035. Upah tersebut naik 8,71 persen dibandingkan UMP tahun 2017.
Selain itu, Anies juga mengutamakan masyarakat yang telah menikah, serta belum pernah menerima bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Bagaimana cara membelinya?
Lantaran disebut diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Anies menyatakan, Pemprov DKI bekerja sama dengan Kementerian PUPR melalui program FLPP.
Ia menjelaskan, FLPP adalah pembiayaan perumahan dengan skema subsidi dari pemerintah, bekerja sama dengan bank nasional sebagai penyalur kredit FLPP.
Suku bunganya dipatok rendah dan flat yaitu 5 persen dan dengan jangka waktu cicilan sampai 20 tahun.
Nantinya, Pemprov DKI akan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang secara khusus menangani hal ini. Masyarakat yang ingin membeli pun bisa mendaftarkan diri ke BLUD.
Kapan mulai dikerjakan?
Pasca dilaksanakan groundbreaking, pengembang akan langsung menggarap proyek tersebut.
Anies menargetkan, pekerjaan Rumah DP 0 Rupiah ini akan rampung dalam kurun 1,5 tahun. Meski demikian, ia berharap, penyelesaian pembangunannya dapat lebih cepat.
"Proyek ini diharapkan bisa selesai dalam waktu selambat-lambatnya 1,5 tahun dan saya mengingatkan kepada developer, PD Pembangunan Sarana Jaya dan PT Totalindo Eka Persada sebagai kontraktor untuk menjaga kualitas bangunan yang sekarang sedang dalam konstruksi ini," kata Anies saat groundbreaking, Kamis (18/1/2018).
https://properti.kompas.com/read/2018/01/19/145907421/fakta-di-balik-rumah-dp-0-rupiah