"Ini Sih Namanya Anami, Jangan Diganti Jadi Rumah DP 0 Rupiah"

Kawasan Klapa Village di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakart Timur, dipilih sebagai lokasi pertama dalam realisasi program yang menjadi bagian dari kampanye saat Pilkada DKI lalu itu.

Adapun rumah yang disebut Anies akan dibangun merupakan bangunan vertikal sebanyak dua menara.

Untuk tahap pertama, ada 703 unit  yang terdiri atas 513 unit tipe 36 dan 190 unit tipe 21. Harga yang ditawarkan Rp 320 juta untuk tipe 36 dan Rp 185 juta untuk tipe 21.

Anies mengatakan, skema yang digunakan untuk merealisasikan program ini adalah bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Proyek ini diharapkan bisa selesai dalam waktu selambat-lambatnya 1,5 tahun dan saya mengingatkan kepada developer, PD Pembangunan Sarana Jaya dan PT Totalindo Eka Persada sebagai kontraktor, untuk menjaga kualitas bangunan yang sekarang sedang dalam konstruksi ini," papar Anies, Kamis (18/1/2018).

Menanggapi hal tersebut, dosen Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SKPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar menilai, Anies telah salah kaprah dalam penyebutan program "Rumah DP 0 Rupiah".

"Janganlah kasih judul Rumah DP 0, enggak ada itu rumah DP 0 itu. Ini sih namanya anami (apartemen sederhana milik), jangan diganti jadi rumah DP 0 Rupiah. Kalau dulu namanya rumah susun sederhana milik (rusunami)," kata Jehansyah saat dihubungi Kompas.com, Jumat (19/1/2018).

Menurut Jehansyah, saat kampanye,  Anies selalu menggadang-gadang bila "rumah DP 0 rupiah" yang akan dibangun adalah rumah tapak. Rumah itu akan dibangun di kawasan pinggiran Jakarta dengan harga tak lebih dari dari Rp 350 juta.

Jehansyah mengatakan, "rumah DP 0 rupiah" yang tengah dibangun Pemprov DKI di Klapa Village lebih tepat disebut sebagai anami.

Selain itu, program tersebut juga bukanlah program baru, melainkan telah diinisiasi oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR.

"Karena ada kredit pemilikan apartemen (KPA) FLPP. Jangan hanya karena 1 persen itu dikasih subsidi, dibayar oleh DKI, dia bisa ganti nama seperti itu. Jadi ini betul program anami," kata dia.

Untuk diketahui, pemerintah pusat menetapkan syarat untuk mengakses KPA dengan skema FLPP. Syarat itu mulai dari rumah pertama, penghasilan tidak boleh lebih dari Rp 7.000.000, hingga DP 1 persen.