Kementerian PUPR Siapkan Rp 11,24 Triliun untuk Program Padat Karya

Diharapkan, melalui program tersebut akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka.

"Itu yang diinginkan Presiden, di samping yang dilelangkan. Padat karya ini tidak dilelang, karena bentuknya swakelola," kata Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja, Kamis (28/12/2017).

Untuk tahun depan, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran Rp 107,3 triliun di dalam APBN 2018.

Anggaran ini naik tipis, bila dibandingkan alokasi di dalam APBN-P 2017 yaitu sebesar Rp 106,2 triliun.

Dengan sepuluh persen alokasi anggaran untuk padat karya, Endra mengatakan, diharapkan ada 263.646 orang yang akan mendapatkan lapangan pekerjaan baru.

"Itu nanti yang paling besar itu ada di perumahan sebanyak Rp 3,9 triliun, itu dalam bentuk rumah swadaya dan rumah khusus. Kemudian Cipta Karya Rp 3,5 trilun, SDA Rp 2,78 triliun, sisanya pemeliharaan rutin jalan dan jembatan," ujarnya.

Endra menambahkan, selama ini pemerintah gencar membangun proyek infrastruktur. Akan tetapi, ia mengaku, bila dampak pembangunan itu masih belum terlalu dirasakan oleh masyarakat secara signifikan.

Dari target pertumbuhan ekonomi yang hendak dicapai pemerintah, kontribusi pembangunan infrastruktur diperkirakan baru sekitar 2 persen. Padahal, diharapkan kontribusi tersebut bisa mencapai 4 persen.

"Jadi kita ingin menjawab hal tersebut. Selain (program) padat karya, itu yang krusial yaitu (persoalan) kemiskinan, pemerataan, kesejahteraan dan lapangan kerja. Itu yang ingin kita jawab," kata dia.