Pemerintah Jajaki PPP untuk Bendungan Tiga Dihaji

Terutama, pembangunan bendungan yang memiliki potensi sebagai pembangkit tenaga listrik.

"Saya sudah minta dilakukan value engineering terhadap rencana pembangunan tiga bendungan karena biaya yang cukup besar," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis yang diterima awak media, Rabu (29/11/2017).

Salah satu proyek yang tengah dijajaki yaitu pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di Sumatera Selatan.

Komisi Keamanan Bendungan, sebut Basuki, tengah menjalin kerja sama dengan perusahaan swasta asal Jepang untuk menggarap proyek tersebut.

Dari hasil studi kelayakan, diketahui biaya pembangunan Bendungan Tiga Dihaji cukup besar, yaitu mencapai Rp 3,8 triliun.

"Dalam minggu-minggu ini, mereka (pihak Jepang) akan memutuskan," kata dia.

Bila kerja sama ini terealisasi, Basuki menambahkan, maka akan menjadi proyek bendungan pertama yang dibangun tanpa menggunakan dana APBN secara penuh.

Butuh biaya besar

Dalam menggenjot pembangunan infrastruktur, pemerintah membutuhkan anggaran yang besar untuk merealisasikannya.

Dalam tiga tahun terakhir, anggaran infrastruktur yang terdapat di Kementerian PUPR mencapai Rp 100 triliun, dengan porsi pinjaman sekitar 7 persen.

Skema PPP selama sudah banyak digunakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, salah satunya dalam merealisasikan pembangunan 35 ruas tol.

"Pembangunan 35 ruas tol yang saat ini dilakukan melalui skema PPP berhasil menarik dana swasta sebesar Rp 300 triliun, yang didukung dana pemerintah tidak lebih dari 17 persen dalam bentuk Viabilit Gap Fun (VGF)," kata Basuki.

Selain tol, skema kerja sama PPP juga telah digunakan untuk pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM), seperti SPAM Bandar Lampung, Semarang Barat, Umbulan, dan Saluran Pembawa Air Baku dari Bendungan Karian.