Urbanisasi Melejit Bisa Timbulkan Masalah Baru Perkotaan

JAKARTA, KompasProperti - Urbanisasi perkotaan akan menimbulkan persoalan baru bila pemerintah daerah tak mampu menata dampak perpindahan tersebut.

Berdasarkan data PBB pada tahun 2014, 54 persen masyarakat dunia saat ini tinggal di kota. Jumlah ini diperkirakan bakal meningkat di tahun 2050 hingga 66 persen.

Sementara, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2015, hampir separuh penduduk Indonesia tinggal di kota. Jumlah ini diproyeksikan naik menjadi 67 persen pada tahun 2035.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Rido Matari Ichwan mengatakan, diperlukan kemampuan manajemen perkotaan yang memadai guna memberikan pelayanan yang lebih andal kepada masyarakat.

"Hal ini sekaligus untuk merespon tantangan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks, baik dalam konteks pelayanan internal maupun pelayanan eksternal sebagai network cities," kata Rido saat Pemeran Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia 2017 di Kantor Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Senin (6/11/2017).

Seiring meningkatnya angka urbanisasi, diperlukan pengembangan kawasan yang memadai. Mulai dari aspek infrastruktur, pelayanan dasar, kecukupan air, pangan dan energi, perumahan layak huni, kesehatan, lapangan pekerjaan, hingga ruang terbuka hijau.

Bila hal itu tidak dipenuhi, urbanisasi dikhawatirkan justru menimbulkan masalah baru yakni timbulnya masyarakat miskin baru di perkotaan.

Imbasnya, dikhawatirkan justru akan mencuat persoalan sosial seperti tumbuhnya kawasan kumuh baru, degradasi lingkungan, meningkatnnya kesenjangan sosial, hingga kriminalitas.

"Dalam kaitan tersebut, penting untuk ditekankan bahwa kota-kota Indonesia masa depan yang kita tuju adalah kota layak huni, cerdas dan berkelanjutan sesuai Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Perkotaan Nasional, sehingga diharapkan dalam pengambilan kebijakan di masing-masing daerah dapat
mengakomodir tiga pilar tersebut," tutur dia.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan, hampir sebagian besar negara di dunia menghadapi persoalan yang sama, yaitu penyediaan perumahan dan sarana pendukungnya.

Di Indonesia sendiri, kata dia, urbanisasi dan keterbatasan akses terhadap rumah layak huni mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

Untuk mengatasinya, pemerintah kini tengah menggenjot pembangunan infrastruktur pemukiman serta perkotaan dan sarana konektivitas antarkota.

"Tujuannya, guna membangun dan meningkatkan ekonomi masyarakat agar mampu membiayai aktivitas kehidupan mereka yang pada akhirnya diharapkan mampu membangun kota dan membangun negara," ujarnya.