Reklamasi Tak Bisa Dilepaskan dari Tanggul Laut Raksasa

JAKARTA, KompasProperti - National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang di dalamnya termasuk proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall (GSW), merupakan proyek pemerintah yang diyakini sebagai solusi untuk mengatasi persoalan banjir di Ibu Kota Jakarta.

Kendati demikian, keberadaan GSW, menurut pakar kelautan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Muslim Muin, merupakan bagian yang tak dapat terpisahkan dengan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

"Kalau mau reklamasi kita harus bangun GSW," kata Muslim dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Kamis (2/11/2017).

Muslim menjelaskan, proyek reklamasi yang sebelumnya sempat dimoratorium, dapat membuat aliran sungai yang bermuara di Teluk Jakarta menjadi tidak lancar.

Akibatnya, pemerintah perlu memasang pompa dengan kemampuan besar untuk menyedot aliran air yang disebabkan oleh banjir.

Berdasarkan data, sebut Muslim, debit air saat banjir terjadi di DKI dapat mencapai 3.000 meter kubik per detik.

"Apakah akal kita kalau ini tersumbat, pasti kita akan bikin pompa. Kalau kita pompa, air masuk tidak akan banjir kalau besar pompanya sama dengan debit banjirnya," kata dia.

Hingga kini, belum ada perusahaan yang mampu membuat pompa dengan kapasitas sedot debit air mencapai 3.000 meter kubik per detik.

Oleh sebab itu, langkah yang dapat dilakukan yakni dengan membuat 'bak' atau bendungan untuk menampung debit air yang berlebihan tersebut.

"Bak kita turunkan, dia masuk dulu, isi dulu bak si banjir tadi, (baru) kita pompa. Artinya, airnya harus diturunkan," usul Muslim.

"Akibat apa air harus diturunkan, akibat reklamasi. Kalau diturunkan artinya kita bangun GSW," imbuh dia.

Muslim meyakini reklamasi bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan banjir di DKI, khususnya banjir yang disebabkan akibat rob.

Pasalnya, pulau reklamasi diyakini tak akan mampu menahan arus air yang berasal dari laut. Persoalan lain yang justru timbul, kata dia, terhambatnya air yang berasal dari darat untuk masuk ke laut lantaran keberadaan pulau reklamasi.