4 Tahun Ganjar "Muluskan" Jalan hingga 1.000 Kilometer

Sejak 2014 hingga 2017, peningkatan jalan provinsi mencapai 1.007,9 kilometer.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya Jawa Tengah Bambang Nugroho mengatakan, total jalan provinsi di Jateng mencapai 2.404,7 kilometer. Dari jumlah itu, 2.120,3 kilometer atau 88,92 persen di antaranya dalam kondisi baik.

Berdasarkan data dari dinas terkait, peningkatan jalan provinsi di dalamnya termasuk pelebaran mencapai 1.569,2 kilometer.

Rinciannya, pembetonan jalan dilakukan sepanjang 364,7 kilometer dan overlay serta pelebaran jalan sepanjang 640,209 kilometer.

"Kondisi ini meningkat dibanding pada 2013 di mana jalan provinsi yang telah dilakukan pembetonan baru 202,941 kilometer, pelebaran dan overlay 361 kilometer," kata Bambang, Selasa (24/10/2017).

Bambang menerangkan, perbaikan jalan pada era Ganjar dilakukan dengan anggaran yang selalu naik. Jalan provinsi selain mulus juga diklaim lebih lebar.

Lebar jalan yang lebih dari enam meter mencapai 77,46 persen. Sementara jalan status kabupaten/kota dalam kondisi baik sebanyak 62,76 persen, dan jalan nasional mencapai 92,03 dalam kondisi baik.

Selain jalan provinsi, Pemprov Jateng juga melebarkan jalan penunjang wisata. Di empat tahun menjabat, akses penunjang wisata terbangun sepanjang 368,8 km.

"Total jalan ke akses wisata itu 519,2 kilometer, sebagian sudah tertangani dengan baik," katanya.

Sementara itu, Mantan Wakil Gubernur Jateng Rustriningsih menilai pembangunan infrastruktur pada era Ganjar diakui cukup besar. Pada 2016 hingga 2017, anggaran infrastruktur di Jateng mencapai Rp 2,4 triliun.

Kendati demikian, Rustri menilai anggaran yang ada perlu juga dialokasikan untuk transportasi massal. Dengan begitu, beban pemeliharaan jalan bisa ikut tertolong.

"Angkanya itu cukup besar, tapi perlu ditanya sejauh mana keberlangsungan sarana transportasi massal. Seberapapun dana dianggarkan, kalau ada subsidi transportasi akan mengurangi beban pemeliharaan jalan," ujarnya.

Menurut Rustri, pemerintah pelru memikirkan dampak lain selain jor-joran dalam pemberian anggaran. Sektor lain, kata dia, juga butuh sentuhan.

"Perlu banyak kajian, memang di satu sisi betul karena Pemerintah hadir dan menjawab persoalan. Tapi itu bukan hanya menambal lubang, karena itu (lubang) selalu ada," tambahnya.