Geliat Perkotaan Memicu Lonjakan Urbanisasi di Kamboja

Bank Dunia dalam laporan “Expanding Opportunities for Urban Poor” yang dirilis Selasa (3/10/2017) menyebutkan, sebanyak 3,14 juta warga Kamboja saat ini tinggal di perkotaan atau sekitar 20,5 persen dari total 15,38 juta penduduk. 

Dengan penduduk sekitar 1,6 juta orang, Phnom Penh dianggap sebagai satu-satunya daerah perkotaan utama di negara ini. Sementara itu, wilayah Battambang dan Siem Reap masing-masing memiliki populasi 228.681 dan 264.034 orang.

“Kamboja sekarang dalam tahap awal urbanisasi,” ungkap laporan tersebut, seperti dilansir Khmer Times. 

Judy Baker, Spesialis Perkotaan Bank Dunia yang juga penyusun laporan tersebut, mengatakan, dengan derasnya urbanisasi, perencana kota di Kamboja selayaknya menaruh perhatian serius pada kondisi tersebut.

Bank Dunia memprediksi penduduk perkotaan Kamboja terus tumbuh pada tingkat 2,6 persen per tahunnya. "Urbanisasi terjadi cepat di Phnom Penh dan juga di kota-kota lain seperti Sihanoukville dan Siem Reap," ungkap Baker.

Berkaca pada kondisi tersebut, urbanisasi informal dikhawatirkan kian menajamkan kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin.

Saat ini saja, menurut Bank Dunia, tingkat kemiskinan di Phnom Penh jauh lebih tinggi daripada angka resmi yang dirilis pemerintah. Laporan Bank Dunia menunjukkan angka 29 persen sedangkan pemerintah mengklaim angka kemiskinan sebesar 12,8 persen.

Lebih lanjut menurut Bank Dunia, sebagian besar warga miskin perkotaan bekerja pada sektor dengan keterampilan rendah. Alhasil, sekitar 60 persen rumah tangga berpenghasilan kurang dari 75 dollar Amerika Serikat (sekitar Rp 1 juta) per bulannya.

Ia menambahkan, memperbaiki transportasi publik juga selayaknya menjadi prioritas bagi pihak berwenang di Phnom Penh. Dengan begitu, penduduk berpenghasilan rendah yang tinggal di daerah pinggiran dapat melakukan perjalanan ke pusat kota dengan mudah.

Hok Kim Eang, Kepala Biro Perkotaan Phnom Penh, tak menampik bahwa saat ini kota terus bertumbuh kian besar. Karena itu, ungkap dia, layanan publik juga diperluas pada penduduk di keseluruhan 12 distrik.

"Kota ini telah diperbesar untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Kami memiliki rencana induk yang jelas dan akan dieksekusi langkah demi langkah,” pungkas Hok Kim Eang.