Tunggu Jokowi Datang, Jalan Rusak Baru Diperbaiki

Akses yang setiap hari mereka lintasi, sudah bertahun-tahun rusak parah. Menjadi kolam saat musim hujan dan sarang abu begitu kemarau.

Janji-janji akan diperbaiki tak kunjung terwujud. Tak pelak mereka pun marah, dan mengancam akan melakukan demo besar-besaran.

"Perbaikan yang dilakukan terkonsentrasi di kawasan tertentu saja, ada diskriminasi lokasi. Kami menderita dengan jalan rusak ini. Sudah tiga kali ganti wali kota, puluhan pejabat meninjau, tak ada perbaikan. Tunggu Joko Widodo (Jokowi) datang dulu rupanya baru diperbaiki jalan ini," kata Aulia Asmul Nasution, mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) kepada KompasProperti.

Setiap hari, untuk menuju kampusnya, dia harus melewati jalan berlumpur dan berlubang-lubang. Jalan Mukhtar Basri dan Jalan Bukit Barisan yang kondisinya paling parah menjadi akses utama menuju tempatnya menimba ilmu.

Akibatnya, kerugian dialami semua lapisan masyarakat. Mulai dari pedagang di sekitar kampus, pengguna jalan, warga dan mahasiswa.

"Kami sudah capek minta Pemerintah Kota (Pemko) Medan memperbaiki. Tak ada reaksi wali kota, warga sudah menanami pohon dan menyemen jalan. Kami menilai ini bentuk arogansi dan diskriminasi," ucap Aulia.

Menurutnya, pengguna jalan yang melintasi kedua akses tersebut lebih dari 25.000 orang per minggu. Mahasiswa UMSU saja jumlahnya 20.000 orang.

"Dana APBD 2016 dan 2017 telah dianggarkan untuk perbaikan Jalan Mukhtar Basri sekitarnya. Sudah mau akhir tahun, jalan kami masih sekarat, pikirkanlah penderitaan rakyat ini,” tegas dia.

Pengaspalan

Keluhan Aulia dan warga sepertinya diakomodasi Pemko Medan melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU). Mereka mulai mengaspal Jalan Mukhtar Basri pada Selasa (10/10/2017).

Kepala Dinas PU Kota Medan Khairul Syahnan mengatakan, rusaknya jalan ini akibat pengorekan pipa limbah yang dilakukan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Sumatera Utara pada 2016.

Kualitas perbaikan jalan yang dilakukan pasca pengorekan pipa tidak sempurna sehingga menyebabkan jalan rusak.

“Kerusakan jalan ini jadinya berimbas pada Pemko Medan, masyarakat menyalahkan kami,” kata Syahnan, Rabu (11/10/2017).

Untuk melakukan perbaikan, lanjutnya, tidak bisa begitu saja. Harus dianggarkan dan disetujui DPRD Medan baru pengaspalan dilakukan.

Makanya pengaspalan tidak hanya Jalan Muhktar Basri, beberapa jalan lain yang juga rusak akibat pengorekan pipa limbah seperti Jalan Krakatau, Bilal, Sutomo Ujung, Gaharu, Karantina dan Bambu juga diperbaiki.

“Insya Allah tahun ini semua jalan yang rusak akan diperbaiki. Ada yang diaspal, ada yang dibeton. Disesuaikan dengan kondisi jalan dan volume kendaraan yang melintas,” ungkapnya.

"Dinas PU Kota Medan tidak ada mengeluarkan izin untuk pengorekan jalan. Kalau mereka menunjukkan surat izin, itu hanya untuk mengelabuhi saja. Sekali lagi, kita tidak ada mengeluarkan izin pengorekan!” tegasnya.

Selain pengorekan, masyarakat juga dihimbau melarang kendaraan yang melebihi tonase melintas di Jalan Mukhtar Basri. Jalan ini, katanya, hanya bisa menampung kendaraan bertonase 8 sampai 15 ton, lebih dari itu akan menyebabkan kerusakan badan jalan.

Syahnan mengungkapkan secara rinci anggaran yang digunakan sebagai belanja modal pembangunan jalan dan jembatan sebesar Rp 120 miliar dan belanja modal pemeliharaan jalan dan jembatan sebesar Rp 207 miliar.

“Sedangkan total belanja modal untuk jalan sebesar Rp 328 miliar, sementara belanja modal pembangunan saluran drainase sebesar Rp 303 miliar,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, setelah batal datang pada Selasa (10/10/2017) untuk meresmikan Jalan Tol Medan-Binjai dan Medan-Tebing-Tinggi serta Bandara Silangit, Jokowi dipastikan mengunjungi Kota Medan pada 14 dan 15 Oktober 2017 mendatang.