Rp 20 Triliun, Porsi Dana Infrastruktur di Pulau Sumatera

JAKARTA, KompasProperti - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana menggelontorkan anggaran Rp 20,32 triliun untuk membangun sejumlah proyek infrastruktur di Pulau Sumatera pada 2018.

Besarnya anggaran yang dialokasikan, menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur wilayah ini dibandingkan wilayah lain. Serta mendorong daya saing Indonesia dari negara lain.

"Anggaran Kementerian PUPR tahun 2018 senilai Rp 106,9 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi untuk infrastruktur di Pulau Sumatera berkisar Rp 20,32 triliun," kata Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima KompasProperti, Selasa (10/10/2017).

Dia menyebut, pembangunan infrastruktur di Sumatera selama ini masih terlalu fokus pada kawasan timur, sehingga menimbulkan disparitas ekonomi dengan kawasan barat.

Salah faktor penyebabnya yaitu kondisi geografis, yang menjadi tantangan besar dalam yang harus diatasi.

"Tantangan tersebut harus kita jawab dengan tepat. Dibangunnya jalan tol di pesisir timur Sumatera, akan diikuti pembangunan ruas tol penghubung (feeder) seperti Tol Padang-Pekanbaru dan Bengkulu-Palembang," kata Basuki.

Sesuai rencana, jalan tol Trans-Sumatera akan terdiri dari 24 ruas sepanjang 2.704 kilometer. Dari jumlah tersebut, 2.004 kilometer di antaranya merupakan jalan tol di wilayah pantai timur Sumatera.

Sementara sisanya 700 kilometer merupakan tol penghubung (feeder) seperti Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, Medan-Binjai, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Palembang Indralaya, dan Pekanbaru-Padang.

"Diluar APBN, kebutuhan investasi untuk pembangunan ruas tol di Sumatera mencapai Rp 130 triliun," kata Basuki.

Selain itu, anggaran Rp 20,32 triliun yang akan dialokasikan, nantinya bakal digunakan untuk membangun infrastruktur yang mendukung ketahanan air dan pangan sebesar Rp 7,42 triliun, dan peningkatan konektivitas jalan dan jembatan Rp 8,86 triliun.

Selanjutnya, digunakan untuk infrastruktur Cipta Karya sebesar Rp 2,52 triliun dan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar Rp 1,51 triliun.