Cegah Urbanisasi, Infrastruktur Desa Perlu Digenjot

Arsitek dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Tjuk Kuswartojo mengatakan, pelaksanaan pembangunan (infrastruktur) desa perlu terus digenjot. Infrastruktur pedesaan yang kurang baik membuat warganya bermigrasi ke tempat lain.

"Dengan membangun desa, warga desa jadi tidak perlu ke kota," kata pendiri Penelitian Lingkungan Hidup ITB ini, kepada Kompas Properti di Semarang, Sabtu (23/9/2017).

Tjuk mengatakan, pembangunan desa dalam kerangka arsitektur populis tidak harus modern, atau serba gemerlap.

Infrastruktur yang ada di desa adalah ruang di mana warganya dapat berkreasi membangun wilayah. Karena itu, dia tak setuju jika infrastruktur di desa dibangun dengan konsep yang seragam.

"Membangun dari pinggiran itu dari rakyat kecil. Arsitektur populis ini penting, karena di Mesir, India juga digunakan. Arsitektur bukan yang serba gemerlap," kata Tjuk.

Selain itu, Tjuk juga tak sependapat jika arsitektur hanya diidentikkan dengan bangunan. Arsitektur adalah ruang itu sendiri, yang memungkinkan semua orang dapat bebas mendesain seluruh bangunan.

"Jadi arsitektur seperti itu membuat (ide) tidak akan miskin," ucapnya.

Pengembangan arsitektur populis, tambah Tjuk, akan sesuai dengan negara berkembang seperti Indonesia. Cara populis tidak tepat digunakan untuk negara maju.

"Di negara maju, arsitektur bangunan sudah berupa apartemen. Tapi di Indonesia, ada apartemen dan ada yang senang di bantaran kali," katanya.

Sementara itu, budayawan Semarang Prie GS menilai arsitektur ruang di dalam bangunan harus enak dirasakan. Dia mengkritik cara pengembang properti yang membangun rumah blok yang seragam.

Arsitektur populis justru lebih senang dengan bangunan yang tidak seragam. Semua orang bebas mendesain keinginan.

"Tata ruang kecil dan keseragaman rumah itu meciptakan cost yang tinggi. Dalam arsitektur populis, walau rumah kecil tapi nyaman, bisa melihat langit," papar Prie.