BUMN Dianggap Terlalu Monopoli Proyek Infrastruktur

JAKARTA, KompasProperti - Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia menilai, pembangunan proyek infrastruktur yang ada saat ini masih terlalu dimonopoli oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Akibatnya, sulit bagi pengusaha swasta yang bergerak di bidang jasa konstruksi, untuk terjun di dalam proyek-proyek infrastruktur nasional.

"Dimana kami akan berburu? Terkadang kami diam, karena dikunci dengan regulasi," kata Bahlil saat diskusi bertajuk "Mendorong Partisipasi Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur", Selasa (12/9/2017).

Menurut dia, pemerintah saat ini memang memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan sektor infrastruktur. Tak kurang dari Rp 409 triliun anggaran yang dialokasikan di dalam RAPBN 2018.

Namun, Bahlil menyayangkan sikap pemerintah yang cenderung mendorong sektor swasta untuk berinvestasi ke daerah yang sektor perekonomiannya belum baik.

"Investor dunia pun akan sulit melakukannya, karena return of investmentnya yang lambat," kata dia.

Untuk menciptakan keadilan, Bahlil mengatakan, pemerintah perlu membuat regulasi yang juga memudahkan sektor swasta untuk membangun proyek infrastruktur di daerah yang perekonomiannya sudah cukup baik.

"Rakyat harus jadi subyek dan obyek pembangunan, bagiamana kemudian kalau regulasi yang dibuat sebagai wujud demokrasi ekonomi," ujarnya.