Sempat Terhenti, Pekerjaan Bendungan Krueng Keureto Dilanjutkan

Bahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara ,dan unsur pimpinan daerah lainnya serta perwakilan masyarakat telah membahas persoalan lahan itu beberapa waktu lalu.

Pembahasan tersebut menghasilkan keputusan bahwa biaya tumbuhan dan lainnya akan diganti oleh Pemprov Aceh.

“Soal lahan sudah beres, ini tinggal lanjutan aja pembangunannya. Saya sudah tegaskan bahwa pembangunan waduk raksasa itu harus rampung tepat waktu," kata Thaib kepada KompasProperti, Selasa (12/9/2017).

Dia menyebutkan pemerintah hanya memberikan biaya ganti rugi tumbuhan. “Yang dibayarkan nanti tumbuhan dan benda lainnya di atas lahan itu. Kalau lahannya itu kan memang milik pemerintah,” terangnya.

Sementara itu, Asisten II, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Murthala, menyebutkan untuk menaksir harga tumbuhan, akan dibentuk tim gabungan antara Pemprov Aceh dan Pemkab Aceh Utara.

“Jadi tim ini yang menaksir nilai tumbuhan dan benda lainnya di atas tanah itu. Setelah itu baru dibayarkan untuk sekitar 59 masyarakat yang menggarap tanah itu,” kata Murthala.

Dia berharap masyarakat memahami keputusan pemerintah itu. Pasalnya, pembangunan itu juga untuk menyejahterakan petani yang selama ini kekurangan air di kawasan tersebut.

“Kami berharap ini bisa dipahami masyarakat,” ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya soal ganti rugi ini membuat proyek bendungan yang disebut masyarakat lokal sebagai bendungan Jokowi itu sempat terhenti.