Kota Tak Ramah Pejalan Kaki Itu Bernama Jakarta...

JAKARTA, KompasProperti - Trotoar. Sejatinya, tempat tersebut disediakan pemerintah dan diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin berjalan kaki. Namun tidak demikian yang terlihat di Jakarta.

Dita Wahyunita (24), seorang analis pemasaran, memiliki beragam alasan mengapa dirinya tidak bersedia berjalan di trotoar yang disediakan.

Mulai dari trotoar rusak, penutup selokan yang hilang, kabel listrik terbuka, hingga banyaknya pengendara sepeda motor yang secara agresif menyerobot jalur yang diperuntukkan bagi pejalan kaki itu.

"Saya memiliki beragam alasan, mengapa saya merasa tidak aman ketika berjalan di trotoar. Di sini, trotoar sangat mengerikan, berbeda dengan negara lain yang memiliki trotoar lebar yang diperuntukkan bagi pejalan kaki," kata Dita seperti dikutip dari The New York Times.

Dalam penelitian yang dilakukan Stanford University, Indonesia menjadi negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Adapun jumlah pejalan kaki setiap harinya hanya sekitar 3.513.

Di urutan pertama, terdapat Hong Kong dengan 6.880 dan China pada urutan kedua dengan 6.189. Sedangkan Ukraina, Jepang dan Rusia menempati urutan lima besar.

Penelitan tersebut melibatkan 717.000 orang di 111 negara, yang secara sukarela memantau 68 juta aktivitas dengan menggunakan sebuah aplikasi yang terpasang pada smartphone dan smartwatch mereka.

Aplikasi tersebut didesain peneliti Stanford, dan sekaligus menjadi penelitian terbesar yang pernah ada.

Setiap tempat memerlukan setidaknya 1.000 orang partisipan untuk dimasukkan dalam peringkat laporan.

Jakarta sendiri merupakan sebuah kawasan urban yanng dihuni lebih dari 10 juta jiwa. Sedangkan, untuk kawasan metropolitannya yang dihuni sekitar 30 juta jiwa, menjadi gambaran poster kesengsaraan dalam berjalan di kawasan ibu kota itu.

Hanya 7 persen dari total jalan sepanjang 4.500 mil atau sekitar 7.200 kilometer yang memiliki trotoar, berdasarkan data pemerintah daerah.

"Jakarta sebetulnya merupakan kota menarik dimana membutuhkan banyak kegiatan untuk aktif," kata Tim Althoff, seorang kandidat doktor asal Jerman di bidang ilmu komputer di Stanford, yang juga sekaligus ketua tim peneliti yang beranggotakan enam orang itu.

"Trotoar yang buruk dengan sepeda motor yang berada di atasnya. Sebetulnya sudah jelas apa yang sebenarnya dapat dilakukan agar orang-orang bisa mendapatkan haknya kembali. Dan juga tidak mengejutkan jika tidak banyak orang yang bisa berjalan di atasnya," lanjut dia.

Althoff juga mencatat, bahwa kualitas udara di Jakarta buruk. Sehingga, membuat para pejalan kaki merasa cukup kepanasan. Bahkan, di beberapa wilayah, tingkat polusi udara melebihi ambang batas yang ditetapkan Badann Perlindungan Lingkungan AS, yaitu 'tidak sehat'.

"Sampai pada titik manakah orang mennyerah akibat kualitas dan suhu udara?" kata Althoff.

Alih-alih berjalan, penduduk Jakarta dan kawasan perkotaan lain di Indonesia lebih memilih untuk menggunakan mobil, bus, taksi, atau sepeda motor untuk menjangkau sebuah tempat yang jaraknya hanya 200 meter, dan bukannya berjalan kaki.

Konon, ada faktor kebudayaan yang mempengaruhi masyarakat enggan berjalan kaki. Para ekspatriat yang sudah lama tinggal di Indonesia, bahkan penduduk asli pun tak jarang merasa khawatir untuk berjalan di trotoar.

Kebiasaan malas berjalan juga terlihat di bandara internasional di Jakarta. Dimana pada saat yang sama banyak orang asing menghindari jalur pejalan kaki otomatis, orang-orang Indonesia justru terlihat memadatinya.

Potongan bukti anekdotal ini, seakan menguatkan survei yang dilakukan Stanford.

"Kami malas," kata Alfred Sitorus, Ketua Koalisi Pejalan Kaki, sebuah kelompok aktifis yang berbasis di Jakarta dan secara teratur melakukan kampanye di atas trotoar dengan memblokir sepeda motor yang memfungsikannya sebagai jalanan.

Kelompok tersebut terbentuk atas inspirasi dari keluhan anak perempuan termuda Sitorus, yang menilai bahwa trotoar sangat berbahaya.

Dengan memegang poster, mereka memohon agar para pesepeda motor tidak menggunakan trotoar sebagai jalur atau tempat parkir kendaraan mereka.

Bukannya dukungan, mereka justru merasa terancam oleh para pengendara sepeda motor yang marah.

"Sebagai anak-anak, kami belajar di sekolah bahwa trotoar adalah untuk pejalan kaki. Tapi mereka orang dewasa yang menggunakan sepeda motor, justru meraka OK menjadikannya sebagai tempat parkir kendaraan mereka," kata Sitorus.

"Apa yang sebenarnya membuat kita malas adalah kelalaian," lanjut dia.

Jeferson Butar, seorang pegawai di sebuah kantor telekomunikasi yang segedung dengan Dita, mengatakan, sulit mengubah perilaku dan kebudayaan masyarakat.

"Tapi sungguh, ini masalah pemerintah. Mungkin polisi dapat berbuat lebih banyak," ujarnya.

Chief Executive Officer One Pride, Fransino Tirta menilai, masyarakat tidak bisa berharap kepada Pemprov DKI Jakarta untuk membangun trotoar yang lebih banyak.

"Orang harus proaktif," kata pria yang juga memiliki arena pusat kebugaran itu.

"Jika berjalan kaki tidak nyaman, mereka dapat mencari aktivitas lain untuk mencari kebugaran dan kesenangan," lanjut dia.