Diresmikan Jokowi, Urusan Lahan Tol Medan-Tebingtinggi Kelar Agustus

Wakil Gubernur Sumatera Utara Nurhajizah Marpaung berharap kendala tersebut selesai pada Agustus ini supaya pengerjaan proyek dapat dilanjutkan dan dapat difungsikan tepat waktu.

"November nanti, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan meresmikan Jalan Tol Medan-Tebingtinggi. Kami minta pembebasan lahannya bisa selesai dalam bulan ini, jangan lagi tiga bulan,” kata Nurhajizah, Selasa (1/8/2017).

Menurut dia, pembebasan lahan terkendala karena ada beberapa warga yang belum mau membebaskannya. Nurhajizah berharap dapat diselesaikan dengan jalan konsinyasi.

“Kalau tinggal 4 atau 5 kepala keluarga (KK) lagi yang menolak, bisa diselesaikan dengan konsinyasi sehingga tidak mengganggu proses pembangunan,” tegasnya.

Percepatan penyelesaian jalan tol ini dikebut karena akan diresmikan Jokowi bersamaan dengan peresmian Bandara Silangit menjadi bandara internasional. Investor dari China yang akan membangun bandara ini.

"Nanti pesawat Boeing 737-800 sudah bisa mendarat di sana. Peresmiannya sekaligus dengan Jalan Tol Tebingtinggi,” ucap Nurhajizah.

Untuk 2018, lanjutnya, pemerintah pusat sudah memproyeksikan pembangunan Jalan Tol Tebingtinggi-Kualatanjung dan Tebingtinggi-Danau Toba. Kembali, investor dari China yang bersedia membangunnya.

“Kalau BUMN kita yang membangun, bisalah pembebasan lahan dilakukan bertahap. Tapi kalau pihak asing yang membangun, mereka maunya lahan bebas dulu baru bangun. Makanya, persoalan lahan ini harus kita kebut,” tutur dia.

"Kami akan berupaya melakukan pendekatan kepada masyarakat. Kesulitannya, masyarakat di lahan ini merupakan wilayah padat penduduk,” ucap Sri.

Tol Medan-Binjai

Sementara itu, tim pembebasan tanah yang terdiri dari Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara Bambang Priono, Kepala Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Kota Medan Sampurno Pohan dan Camat Medan Deli menemui masyarakat Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli.

Kepada masyarakat Jalan Kawat III dan Jalan Kawat IV, Bambang mengatakan pertemuan ini merupakan sosialisasi dan musyawarah tentang pembebasan lahan untuk jalan Tol Medan-Binjai.

Pembebasan bangunan, tanaman, listrik dan PDAM dapat diberikan ganti rugi kepada yang menempati lahan, kalau memang itu bangunannya.

Bambang menjanjikan akan memediasi pemilik lahan dan penggarap lahan untuk mendapat sebagian dari harga tanah yang dibayarkan kepada pemilik sertifikat.

“Besaran nilai yang diminta penggarap dari harga tanah, sampaikan kepada lurah dan camat dengan harga yang wajar,” ucapnya.

Menurut Bambang, pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai akan terus berjalan. Bagi masyarakat yang tidak tuntas ganti ruginya akan dititipkan sebagai konsinyasi di pengadilan negeri.