Pengamat UI: Dana Haji, Alternatif Logis untuk Infrastruktur

Pada 2018, dana yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak sebanding dengan kebutuhan yang ada.

Lalu, kenapa infrastruktur yang menjadi prioritas?

Selain karena dana yang diperlukan cukup besar, menurut pengamat infrastruktur dari Universitas Indonesia Wicaksono Adi, ada hal lain mengapa infrastruktur menjadi salah sektor yang mendesak dibiayai.

"Secara logika, proyek-proyek infrastruktur itu kalau sudah ditetapkan dimulai, harus segera dibangun sampai selesai," ujar Wicaksono kepada KompasProperti, Selasa (1/8/2017).

Dia menuturkan penyelesaian infrastruktur ini harus segera selesai agar nilai manfaatnya bisa tercapai dan aktivitas ekonomi mulai terasa.

Meski demikian, pembangunannya memang memerlukan waktu lama yakni 1-2 tahun sehingga kontraknya berlangsung multi years.

Sementara jika proyek mangkrak, selain dampaknya tidak dirasakan masyarakat, akan ada biaya tambahan tersendiri.

"Tambahan biaya ini seperti mobilisasi alat. Alat-alat yang ada di lapangan itu kan harus dipindahkan lagi kalau proyek terhenti. Biaya mobilisasi ini oleh kontraktor kan diklaim ke pemerintah," kata Wicaksono.

Selain mobilisasi alat, imbuh dia, biaya tambahan juga muncul untuk pemeliharaan proyek. Terutama, jika pemerintah masih menginginkan untuk melanjutkan proyek ketika dananya sudah tersedia.

"Kalau tidak ada pemeliharan, ketika akan dilanjutkan kembali, kondisi proyek tidak ideal lagi, sehingga menambah bengkak biayanya," sebut Wicaksono.

Dengan demikian, tambah dia, ketika pemerintah menetapkan target pembangunan nasional dengan menggenjot infrastruktur, harus dilakukan secara serius dan dituntaskan.

Jika di tengah pembangunan proyek anggarannya kurang, pemerintah harus melakukan negosiasi ke berbagai pihak untuk mencari alternatif pembiayaan, seperti dengan menggunakan dana haji.