Andalkan Perbankan, Suku Bunga Subsidi Bisa Tinggi

JAKARTA, KompasProperti - Pemerintah telah memutuskan untuk memangkas anggaran subsidi perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Pemangkasan ini diikuti dengan penyaluran Subsidi Selisih Bunga (SSB) yang berarti pemerintah mengandalkan perbankan untuk menyalurkan kredit terlebih dahulu dengan sebagian beban bunga dipikul pemerintah.

Menurut Vice President Economist Bank Permata Josua Pardede, hal ini menjadi risiko bagi perbankan.

"Kalau melihat dari sisi non performing loan (NPL) bank khususnya properti cenderung cukup tinggi. Konsekuensinya, mungkin suku bunga masih akan tinggi," ujar Josua kepada KompasProperti, Senin (17/7/2017).

Ia mengakui, tujuan pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah merupakan ide yang cukup bagus pada awalnya.

Namun, adanya pengurangan subsidi juga dimaklumi karena dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), anggaran subsidi mengalami pembengkakan, terutama dari sektor energi, seperti gas dan listrik.

Dengan demikian, imbuh dia, pemerintah lebih mengandalkan perbankan dalam penyaluran subsidi, meski memang cukup berisiko pada bank itu sendiri.

"Pertumbuhan kredit properti kita (Bank Permata), NPL-nya masih 4 persen-an. Konstruksi perumahan dari NPL pada Desember itu 3,34 persen sekarang naik jadi 4 persen," sebut Josua.

Hal ini menunjukkan, tren risiko kredit properti masih relatif tinggi karena daya beli masyarakat masih rendah.

Berdasarkan survei perumahan yang dibuat Bank Indonesia, penjualan kuartal II-2017 menurun dibanding kuartal I-2017.

Terlepas dari itu, kata Josua, tidak menutup kemungkinan kalau likuiditas bank meningkat dan rasio NPL properti menurun, suku bunga bisa kompetitif.

"Tapi kalau perbankan dengan likuiditas rendah dan NPL tinggi masih berhati-hati untuk sektor properti karena daya beli masyarakat lebih rendah," pungkas Josua.