JAKARTA, KompasProperti - Perpindahan ibu kota Jakarta ke kota di Kalimantan menjadi isu hangat yang mencuat kembali baru-baru ini.
Dalam upaya perpindahan yang ditargetkan dimulai tahun depan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku masih menunggu arahan dari Kementerian atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"Saya tunggu Bappenas hasilnya kayak apa. Kalau sudah ditetapkan, baru saya maju (menyiapkan infrastruktur)," ujar Basuki di Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (6/7/2017).
Basuki menuturkan, Kementerian PUPR belum menentukan langkah karena Palangkaraya yang disebut-sebut menjadi tujuan perpindahan ibu kota masih belum pasti ditetapkan.
Menurut Basuki, masih ada daerah atau kota lain yang menjadi opsi yaitu di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Tidak menutup kemungkinan, nantinya justru ditetapkan kota di daerah lain di luar opsi tersebut.
Meski demikian, Basuki dapat memastikan bahwa kota ini berada di luar Pulau Jawa.
Adapun, secara personal, Basuki menilai kriteria daerah yang menjadi pengganti Jakarta sebagai ibu kota harus dapat membuat stabilitas politik lebih baik.
"Memisahkan kegiatan ekonomi dengan pemerintahan, ya administrasi, itu kan enggak gampang," jelas Basuki.
Ia menambahkan, staf Kementerian PUPR di Jakarta saja sekitar 900.000 orang. Dengan demikian, kalau pemerintahan mau dipindahkan ke luar Jakarta, tidak bisa dipikirkan sembarangan.
Hal ini harus diputuskan sesuai kajian Bappenas apakah pemindahan ibu kota dilanjutkan atau tidak.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.