Pemangkasan Anggaran Pemerintah Bikin Hotel di Daerah Menderita

JAKARTA, KompasProperti - Pertumbuhan pengunjung atau okupansi perhotelan saat ini berada pada level stagnan. Sementara di satu sisi, pasokan kamar cukup besar melebihi permintaan.

Hal tersebut terjadi antara lain disebabkan oleh pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat untuk akomodasi pegawai pemerintahan.

"Kondisinya sekarang berat. Apalagi hotel di daerah pasarnya paling banyak dari (pegawai) pemerintah daerah," ujar Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani saat acara Buka Puasa Bersama APINDO & PHRI, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (12/6/2017).

Dia mencontohkan di Kalimantan Tengah kontribusi pemerintahan terhadap okupansi perhotelan bisa mencapai 70 persen.

Berbeda dengan kota besar seperti di Jakarta, kontribusi pemerintahan tidak terlalu besar dibandingkan korporasi yang justru mendominasi okupansi.

"Di Jakarta karena okupansi dari korporasinya besar, kontribusi pemerintah paling cuma 30 persen," kata Hariyadi.

Akibat dari pemangkasan anggaran tersebut, imbuh dia, kemungkinan sektor perhotelan tahun ini tidak mengalami pertumbuhan di hampir seluruh daerah.

Kalaupun ada, pertumbuhannya relatif hanya pada beberapa hotel saja. Itupun tidak lebih dari 5 persen.

"Situasinya kelebihan pasokan. Jumlah kamar banyak tapi tamu engga nambah juga," tutur Hariyadi.

Ia menambahkan, sebagai upaya untuk meningkatkan okupansi hotel, pemerintah perlu mendorong sektor pariwisata dan menarik turis lebih banyak.

Satu dari sekian banyak upaya tersebut, adalah dengan mempromosikan pariwisata Indonesia lebih gencar melalui program "Visit Wonderful Indonesia".