Terkait Infrastruktur, Australia Beri Indonesia Pelajaran

JAKARTA, KompasProperti - Kemitraan Indonesia-Australia dalam pengembangan infrastruktur jalan, sanitasi, dan air minum yang telah berlangsung selama delapan tahun bakal segera berakhir pada Juni 2017 ini.

Kemitraan yang dibangun melalui program Pemerintah Australia bernama Indonesia Infrastructure Initiativ (IndII) sejak Juli 2008 itu diklaim telah meninggalkan warisan penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat Indonesia.

Di antara program yang sudah direalisasikan adalah 400.000 sambungan pipa air, pembangunan infrastruktur bus baru senilai 23 juta dollar Australia atau senilai Rp 305,35 miliar, dan diharapkan bakal menciptakan 55.000 sambungan sanitasi baru pada 2019 nanti.

Atas pencapaian ini, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut IndII sebagai sebuah kemitraan yang dinamis dan produktif.

"Kontribusi ini terbukti menjadi katalisator pembangunan infrastruktur di berbagai sektor, terutama pada bidang transportasi dan sumber daya air," tutur Deputi Bidang Infrastruktur Bappenas Wismono Adi Suryabrata, di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, Rabu (26/4/2017).

Selama delapan tahun bekerja sama, Wismono mengakui banyak hal yang bisa dipelajari dari cara investasi Pemerintah Australia di Indonesia.

Bantuan dan investasi Australia di sektor infrastruktur pada program IndII disebut Wismono terdiri dari dua macam, yakni pertama pengembangan kebijakan.

Menurut dia, segala bantuan dan investasi Australia dalam IndII telah memberikan pandangan baru bagi Pemerintah Indonesia terkait visi misi pembangunan infrastruktur dalam negeri.

Bappenas saat ini tengah mempertimbangkan untuk memulai program hibah bersyarat secara nasional pada 2018 untuk infrastuktur jalan provinsi dan kabupaten.

"Ini mengacu pada prinsip yang telah berhasil dijalankan pada proyek percontohan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Provinsi di Lombok, NTB," jelas Wismono.

Kedua, bantuan dan investasi di dalam IndII terdapat proyek percontohan berupa Hibah Air Minum yang telah dilakukan sejak 2008.

Dampak dari program tersebut adalah sebanyak 400.000 keluarga dari kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) telah memperoleh akses air minum yang layak.

Berikutnya ada juga Program Hibah Sanitasi yang telah berhasil menyambung 9.000 keluarga MBR di lingkungan kota dengan sistem pengelolaan air limbah di dalamnya.

Kemudian, bagi kota-kota yang belum memiliki sistem pengelolaan air limbah, Hibah Infrastruktur Australia Indonesia untuk Sanitasi (sAIIG) telah membangun fasilitas pengelolaan limbah komunal dengan jangkauan hingga 46.000 keluarga.

"Atas hal tersebut, lesson learned yang bisa kami peroleh adalah pendekatan Hibah Air Minum berbasis hasil telah kami adopsi sebagai acuan dalam program lain berskala nasional. Bahkan, hibah air minum ini sudah ada di APBN yang didanai dari biaya rupiah sendiri," tuntas Wismono.