JAKARTA, KompasProperti - Pemerintah diminta lebih aktif menangani pembebasan lahan Tol Kunciran-Bandara Soekarno-Hatta yang prosesnya sudah dimulai sejak 2012 dan baru mencapai 26,1 persen.
Pengamat transportasi Danang Parikesit menilai, pihak yang paling bertanggung jawab atas pembebasan jalan tol ini adalah pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
"Cepat atau lambatnya pembebasan lahan erat kaitannya dengan kemampuan Pemda dan BPN dalam menyelesaikan prosesnya," ujar Danang Parikesit, di Jakarta, Kamis (9/3/2017).
Danang mengatakan, ada dua risiko yang harus diperhatikan investor dalam pembangunan jalan tol di Indonesia yakni akuisisi lahan dan pelaksanaan konstruksi.
Keduanya masih menjadi kendala yang menghantui kontraktor jalan tol meskipun pemerintah telah memberikan payung hukum guna meminimalisasi dua risiko tersebut.
Risiko akuisisi lahan berkaitan erat dengan kemampuan BPN dan pemerintah kota atau kabupaten untuk menyediakan lahan bagi pembangunan jalan tol.
Menurut Danang, instrumen regulasi untuk penyediaan lahan bagi infrastruktur sebenarnya sudah cukup.
Faktanya di Jawa yang penduduknya padat, persentase lahan yang dibebaskan jauh lebih besar dibandingkan yang tidak bebas.
"Persoalannya lebih kepada keahlian petugas pengadaan lahan dan komitmen penuh dari pemerintah daerah. Kalau Bupati atau Wali Kota bekerjanya setengah hati tentunya akan sulit proses pembebasan lahannya," sebut Danang.
Seharusnya, tambah dia, ruas tol yang lokasinya terkendala pembebasan lahan berkaca dengan daerah lain yang proses pembebasan lahannya berjalan lebih cepat, apalagi kalau masyarakatnya sudah bersedia untuk pindah.
Selain itu, untuk pembebasan lahan sesuai peraturan harus melibatkan penilai independen.
Hal ini dilakukan agar penetapan harga tanah mengacu kepada peraturan yang berlaku sehingga pemilik tanah akan tetap diuntungkan.
Hingga saat ini, pekerjaan konstruksi Tol Kunciran-Bandara Soekarno-Hatta dengan total panjang 14,18 kilometer masih menunggu pembebasan tanah.
Padahal, proyek Tol Kunciran-Bandara Soekarno-Hatta masuk dalam proyek JORR 2, salah satu proyek strategis nasional yang dijadikan prioritas Presiden Jokowi.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna menegaskan pekerjaan baru dapat dimulai apabila lahan yang ada di seksi IV sudah tersedia lebih 50 persen.