Demi Pemerataan, Pemerintah Anggarkan Rp 7,61 Triliun untuk Papua

JAKARTA, KompasProperti - Dalam rangka keadilan dan pemerataan, pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur fisik di Papua dan Papua Barat.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, alokasi pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan fisik atau konstruksi di dua provinsi ini meningkat dalam dua tahun terakhir.

"Secara keseluruhan 2015-2017 meningkat. Tahun ini antara Rp 7 triliun-Rp 8 triliun. Kira-kira di Papua Rp 5 triliun dan Papua Barat Rp 2 triliun," ujar Basuki saat Diskusi Media "Visi Indonesia Sentris Pemerataan di Papua", Minggu (5/3/2017).

Jika dijabarkan, untuk Provinsi Papua saja pada tahun ini, alokasi untuk Sumber Daya Air (SDA) senilai Rp 411 miliar dan Bina Marga Rp 3,7 triliun.

Baca: Membumikan Harapan Lewat Trans Papua Sisi Selatan

Sedangkan untuk Cipta Karya Rp 132 miliar dan perumahan Rp 85 miliar. Dengan demikian, total seluruhnya adalah Rp 4,9 triliun.

Sementara di Provinsi Papua Barat, alokasi untuk SDA sebesar Rp 343 miliar, Bina Marga Rp 1,5 triliun, dan Cipta Karya Rp 129 miliar.

Dengan demikian total alokasi pemerintah di Provinsi Papua Barat senilai Rp 2,64 triliun.

Selain itu, Kementerian PUPR juga menyisihkan Dana Alokasi Khusus pada tahun ini di Papua sebesar Rp 2,18 triliun. Masing-masing Papua Barat dan Papua menerima Rp 632,3 miliar dan Rp 1,5 triliun.

Basuki menjelaskan, seluruh proyek ini dibagi menjadi proyek prioritas dan padat karya. Menurut dia, Kementerian PUPR juga menjadi pembina dalam jasa konstruksi.

"Maka perlu melibatkan rekanan atau pelaksana lokal untuk mengerjakan pembangunan fisik melalui padat karya. Tidak boleh hanya yang besar-besar saja," kata Basuki.

Seperti diketahui, berdasarkan ketentuan, proyek di bawah Rp 5 miliar tidak boleh dikerjakan oleh kontraktor besar seperti misalnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Basuki mengatakan, meski kadang-kadang kontraktor tidak seluruhnya berasal dari Papua asli, misalnya Bugis dan Toraja, tetapi mereka sudah hidup lama di tanah tersebut.

"Ini amanah UU kita memberdayakan masyarakat Papua," kata Basuki.