Angka Sejuta Rumah Tak Akurat, Pemerintah Bikin Data Sendiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Data terkait kekurangan dan jumlah rumah yang sudah dibangun di Indonesia masih belum akurat. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat realisasi Program nasional Pembangunan Sejuta Rumah.

Untuk itu, Direktur Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Syarif Burhanuddin mengatakan, aspek pendataan ini akan diperhatikan khusus oleh pemerintah.

"Apa yang digaungkan dari Sejuta Rumah harus dipertanggungjawabkan, lengkap lokasinya. Bukan barang 'asal bapak senang' saja," ujar Syarif saat Diskusi Media Prospek SSB dan BUM dalam Mendorong Percepatan Program Sejuta Rumah, di Hotel Ambhara, Jakarta, Senin (29/8/2016).

Syarif mengatakan, ada beberapa data yang dijadikan acuan pemerintah. Ia menyebutkan, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) rumah yang terbangun 1,2 juta unit per tahunnya. Sementara PLN mendata sudah menyambung listrik untuk 6 juta rumah MBR.

Tidak hanya itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga menggunakan data-data antara lain dari Real Estat Indonesia (REI), PT Bank BTN (persero) Tbk, dan Asosiasi Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi).

Karena menggunakan data-data dari pihak ketiga yang berbeda-beda, maka pemerintah mulai memfokuskan untuk membuat data sendiri yang akurat.

"Kita butuh data, karena yang sering dipermasalahkan itu data dari pemda (pemerintah daerah)," tutur Syarif.

Ia menambahkan, selama ini, pemda seringkali tidak bisa menunjukkan bukti Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) ketika telah membangun rumah menggunakan anggarannya sendiri.

Karena tidak bisa menunjukkan DIPA dan tidak lengkap itulah, rumah-rumah tersebut tidak tercatat oleh tim Sejuta Rumah. Padahal, pemda menargetkan untuk membangun 1.000 rumah per tahun.